Merahputih.com - Jumlah narapidana di Prancis mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan hampir 91.000 orang. Kondisi tersebut memperparah persoalan kepadatan lembaga pemasyarakatan di negara itu, yang kapasitasnya jauh di bawah jumlah penghuni.
Berdasarkan data Kementerian Kehakiman Prancis, jumlah narapidana terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada September 2026, angka tersebut untuk pertama kalinya menembus 90.000 orang.
Baca juga:
Prancis Bakal Terapkan Aturan Peserta Aksi Bayar Kerusakan, Denda Rp 200 Juta Per Orang
Hingga 1 Oktober 2026, tercatat sebanyak 90.937 narapidana menghuni berbagai lembaga pemasyarakatan di Prancis. Padahal, kapasitas penjara di negara tersebut hanya sekitar 63.400 orang.
9.000 Napi Tidur di Lantai
Artinya, jumlah penghuni telah melampaui kapasitas resmi hingga lebih dari 27.000 orang. Situasi ini membuat kondisi penjara semakin memprihatinkan.
Kementerian Kehakiman Prancis menyebut hampir 9.000 narapidana terpaksa tidur di atas kasur yang digelar langsung di lantai akibat keterbatasan ruang.
Baca juga:
Barang-Barang Jarahan Kerusuhan Prancis Bermunculan di Vinted
PBB Soroti Kepadatan Penjara di Prancis
Kondisi tersebut turut mendapat perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi internasional itu mendesak pemerintah Prancis segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kepadatan penjara.
PBB menilai kondisi tersebut berisiko memicu perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat para narapidana.
Sorotan serupa juga disampaikan Dewan Eropa. Lembaga tersebut menyebut Prancis dan Turki sebagai dua negara anggota yang memiliki tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan paling parah.
Baca juga:
Pemerintah Prancis Akui Gagal Tangani Kerusuhan, akan Kerahkan Pasukan Militer untuk Pengamanan
Prancis Pernah Dinyatakan Melanggar Konvensi HAM
Persoalan kepadatan penjara di Prancis sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berulang kali mendapat kritik dari lembaga internasional.
Pada Juli 2023, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) memutuskan bahwa Prancis telah melanggar sejumlah ketentuan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Putusan tersebut berkaitan dengan kondisi penjara yang terlalu padat serta tidak adanya langkah konkret dan terarah untuk memperbaiki situasi tersebut.