Merahputih.com - Pengamat politik Adi Prayitno yakin dinamika politik kudeta pemerintahan yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 tidak mungkin akan terjadi di Indonesia.
"Di Indonesia demokrasinya sudah terkonsolidasi. Elite, pers, dan civil society kuat," ujar Adi Prayitno di Jakarta, Selasa (2/2).
Keyakinan itu muncul berdasarkan beberapa hal. Salah satunya tentu karena demokrasi di Indonesia berjalan sangat baik. Pada Senin dini hari, 1 Februari, pasukan militer Myanmar menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh di partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa.
Baca Juga:
Selanjutnya, militer mengambil alih kendali negara. Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum.
Sejak 2011, Myanmar bergerak menuju pemerintahan demokratis setelah berada di bawah rezim militer. Aung San Suu Kyi menjadi tokoh demokrasi di negara itu. Pada tahun 2015, Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) terpilih memimpin negara melalui pemungutan suara.
Pada tanggal 1 Februari, Suu Kyi seharusnya melanjutkan masa jabatan periode kedua. Namun, militer mengambil alih pemerintahan dengan tuduhan adanya kecurangan dalam pemungutan suara. Praktik penggulingan kekuasaan juga pernah terjadi di Indonesia. Akan tetapi, itu sudah cukup lama, puluhan tahun lalu.
Menurut Adi, Indonesia tidak punya sejarah kudeta militer, tetapi tetap perlu antisipasi. Tentara atau aparat harus dijauhkan dari urusan politik. "Biarkan mereka bekerja secara profesional, mengurus keamanan dan ketertiban sosial. Tak usah digoda ke politik," kata Adi.
Baca Juga:
Santuy Abis, Perempuan Myanmar ini Senam 'Ampun Bang Jago' Saat Kudeta Militer
Adi menyebutkan ada hal lebih penting yang harus negara ini pikirkan, yakni krisis kesehatan dan ekonomi. "Semua pihak mesti solid, jaga sikap, dan setop pertikaian," kata Adi. (*)