Peneliti BRIN Sarankan Kepala Daerah dari PDIP Ikuti Retret Magelang, Kutip Pernyataan Presiden JFK

Sabtu, 22 Februari 2025 - Hendaru Tri Hanggoro

MerahPutih.com - Kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) kini berada di persimpangan jalan setelah keluar surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Sukarnoputri, Kamis (20/2).

Surat itu meminta Kepala Daerah dari PDIP menunda ikut retret di Magelang.

Namun, Lili Romli, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik BRIN, menyarankan agar mereka tetap mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Menurut Lili, meskipun pilihan ada di tangan masing-masing kepala daerah, mengikuti retret yang merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan adalah langkah yang baik.

Baca juga:

Bupati Bantul Beberkan 6 Materi Retret Kepala Daerah, Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan Jadi yang Pertama

"Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut," kata Lili, seperti dikutip ANTARA, Sabtu (22/2).

Lili juga mengingatkan kata-kata bijak mantan Presiden AS, John F Kennedy: "Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai."

Menurutnya, semboyan ini relevan bagi para kepala daerah dalam memutuskan langkah mereka.

Namun, instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah untuk tidak mengikuti retret tersebut, menambah kompleksitas situasi.

"Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena," ujarnya.

Lili menambahkan, jika kepala daerah memaksakan diri untuk ikut retret, mereka mungkin dianggap tidak patuh dan berisiko terkena sanksi disiplin.

"Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut," jelas Lili.

Situasi ini menempatkan kepala daerah PDIP dalam posisi sulit, harus menyeimbangkan antara loyalitas kepada partai dan tanggung jawab sebagai bagian dari pemerintahan. (*)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan