Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - SENAT Amerika Serikat mengambil langkah drastis untuk menghentikan Presiden Donald Trump menginvasi Venezuela. Pada Kamis (8/1), Senat AS meloloskan sebuah resolusi yang akan membatasi kemampuan Trump untuk melakukan serangan lebih lanjut terhadap Venezuela. Ini menandai sikap tidak setuju atas ambisi Trump yang kian meluas di belahan Barat.
Partai Demokrat dan lima senator Partai Republik memilih meloloskan resolusi kewenangan perang tersebut dengan suara 52–47, sekaligus memastikan adanya pemungutan suara pekan depan untuk pengesahan final. Namun, resolusi ini hampir tidak memiliki peluang menjadi undang-undang karena Trump harus menandatanganinya jika lolos dari DPR yang dikuasai Partai Republik.
Meski demikian, langkah ini menjadi isyarat penting yang menunjukkan kegelisahan sebagian anggota Partai Republik setelah militer AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam penggerebekan malam hari yang mengejutkan pada akhir pekan lalu.
Pemerintahan Trump kini berupaya menguasai sumber daya minyak Venezuela dan pemerintahannya. Namun, resolusi kewenangan perang tersebut akan mewajibkan persetujuan Kongres untuk setiap serangan lanjutan terhadap negara Amerika Selatan itu.
“Bagi saya, ini soal di masa depan. Jika presiden memutuskan, ‘saya perlu mengirim pasukan ke darat di Venezuela', saya pikir itu memerlukan pertimbangan Kongres,” kata Senator Josh Hawley dari Missouri, salah satu dari lima senator Partai Republik yang mendukung resolusi.
Baca juga:
Trump bereaksi terhadap suara Senat. Ia menulis di media sosial bahwa mereka seharusnya tidak pernah terpilih lagi dan bahwa pemungutan suara itu sangat menghambat pertahanan diri dan keamanan nasional Amerika.
Partai Demokrat sebelumnya gagal meloloskan beberapa resolusi serupa dalam beberapa bulan, ketika Trump meningkatkan kampanyenya terhadap Venezuela. Namun, para anggota parlemen berargumen bahwa setelah Trump menangkap Maduro dan mengarahkan pandangannya pada penaklukan lain seperti Greenland, pemungutan suara ini memberi Kongres peluang untuk bertindak.
“Sudah saatnya Kongres menegaskan kendalinya atas aksi militer semacam ini, dan sudah saatnya ini dikeluarkan dari kerahasiaan dan dibawa ke terang,” kata Senator Tim Kaine dari Virginia, yang memaksa digelarnya pemungutan suara tersebut.
Pemungutan suara atas resolusi serupa pada November 2025 gagal tipis meraih mayoritas yang dibutuhkan.
Menurut konstitusi, Kongres menyatakan perang, sedangkan presiden bertindak sebagai panglima tertinggi. Namun, para anggota parlemen belum secara resmi menyatakan perang sejak Perang Dunia II, sehingga memberikan keleluasaan luas bagi presiden untuk bertindak secara sepihak.
Kongres mencoba membatasi kewenangan tersebut setelah Perang Vietnam melalui Resolusi Kewenangan Perang, yang disahkan dengan mengesampingkan veto Presiden Republik Richard Nixon. Undang-undang itu mewajibkan presiden memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah mengerahkan pasukan dan mengakhiri aksi militer dalam 60 hingga 90 hari tanpa otorisasi, batasan yang kerap dilonggarkan presiden dari kedua partai.
Demokrat berpendapat batasan itu kini didorong lebih jauh daripada sebelumnya. Sebagian Republikan bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan persetujuan Kongres sama sekali tidak diperlukan.(dwi)
Baca juga:
