Makan Enak Enggak Harus 'Ngutang', INDEF Bongkar Strategi Fiskal MBG Biar Aman

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Makan Enak Enggak Harus 'Ngutang', INDEF Bongkar Strategi Fiskal MBG Biar Aman

Aksi BGN bersama Wamenkes Tinjau Pelaksanaan Setahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 1 Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi tidak akan membebani postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menambah utang negara dalam jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, berdasarkan analisis model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN).

Rizal menjelaskan bahwa desain MBG bersifat netral secara fiskal karena sumber pendanaannya berasal dari realokasi belanja, bukan dari pinjaman baru.

Baca juga:

BGN Izinkan Menu MBG Tanpa Susu Kalau Sapinya Jauh

"MBG tidak memperburuk posisi fiskal jangka panjang, meskipun memiliki manfaat signifikan bagi kesejahteraan dan produktivitas antargenerasi," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/1).

Meski ada fluktuasi pada penerimaan pajak dan belanja pemerintah di awal implementasi, Rizal menegaskan dampaknya hanya bersifat sementara.

Stok modal dan suku bunga pun diprediksi akan tetap stabil dan kembali ke titik keseimbangan makroekonomi setelah masa penyesuaian jangka pendek berakhir.

Rekomendasi Strategis INDEF

Menyikapi temuan tersebut, INDEF memberikan sejumlah rekomendasi agar program unggulan ini tetap berkelanjutan tanpa mengganggu kapasitas fiskal negara.

Pertama, hindari pembiayaan utang dengan tetap konsisten menggunakan skema realokasi anggaran dan menghindari pembiayaan berbasis utang demi menjaga defisit.

Baca juga:

Siswa SMK Negeri 1 Jakarta Santap Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana Tahun 2026

Kedua, persempit target sasaran. Penajaman kriteria penerima manfaat diperlukan untuk meningkatkan imbal hasil (return) fiskal yang lebih optimal.

Ketiga, integrasi lintas sektor. Program MBG wajib dikoneksikan dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja.

Menurut Rizal, perbaikan gizi tanpa peningkatan keterampilan kerja tidak akan mampu mendongkrak upah dan output ekonomi secara permanen.

“Integrasikan MBG dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja. Ini harus diintegrasikan karena tanpa kebijakan lanjutan, peningkatan produktivitas MBG itu juga tidak bisa diaktualisasikan menjadi kenaikan upah maupun output yang permanen,” kata M Rizal Taufikurahman.

#Makan Bergizi Gratis #Dapur MBG #INDEF
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
BGN Perketat Pengeluarkan Operasional Dapur, Berbagai Komponen Dihilangkan
Biaya operasional setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
BGN Perketat Pengeluarkan Operasional Dapur, Berbagai Komponen Dihilangkan
Indonesia
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Dapur-dapur tersebut menjadi bagian dari sistem penyediaan makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Indonesia
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN kini sudah menutup lebih dari 2.000 dapur MBG. Alasannya karena SPPG tersebut tidak memenuhi syarat higiene.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Indonesia
Ribuan Dapur MBG Tidak Hygiene dan Tidak Laporkan Dana Harian Bakal Ditutup
BGN juga telah menutup secara permanen sejumlah dapur yang dinilai melakukan kelalaian secara sengaja, termasuk dapur di Karo, Semarang, dan Blora.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Ribuan Dapur MBG Tidak Hygiene dan Tidak Laporkan Dana Harian Bakal Ditutup
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Bagikan