Makan Enak Enggak Harus 'Ngutang', INDEF Bongkar Strategi Fiskal MBG Biar Aman

Merahputih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi tidak akan membebani postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menambah utang negara dalam jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, berdasarkan analisis model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN).

Rizal menjelaskan bahwa desain MBG bersifat netral secara fiskal karena sumber pendanaannya berasal dari realokasi belanja, bukan dari pinjaman baru.

Baca juga:

BGN Izinkan Menu MBG Tanpa Susu Kalau Sapinya Jauh

"MBG tidak memperburuk posisi fiskal jangka panjang, meskipun memiliki manfaat signifikan bagi kesejahteraan dan produktivitas antargenerasi," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/1).

Meski ada fluktuasi pada penerimaan pajak dan belanja pemerintah di awal implementasi, Rizal menegaskan dampaknya hanya bersifat sementara.

Stok modal dan suku bunga pun diprediksi akan tetap stabil dan kembali ke titik keseimbangan makroekonomi setelah masa penyesuaian jangka pendek berakhir.

Rekomendasi Strategis INDEF

Menyikapi temuan tersebut, INDEF memberikan sejumlah rekomendasi agar program unggulan ini tetap berkelanjutan tanpa mengganggu kapasitas fiskal negara.

Pertama, hindari pembiayaan utang dengan tetap konsisten menggunakan skema realokasi anggaran dan menghindari pembiayaan berbasis utang demi menjaga defisit.

Baca juga:

Siswa SMK Negeri 1 Jakarta Santap Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana Tahun 2026

Kedua, persempit target sasaran. Penajaman kriteria penerima manfaat diperlukan untuk meningkatkan imbal hasil (return) fiskal yang lebih optimal.

Ketiga, integrasi lintas sektor. Program MBG wajib dikoneksikan dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja.

Menurut Rizal, perbaikan gizi tanpa peningkatan keterampilan kerja tidak akan mampu mendongkrak upah dan output ekonomi secara permanen.

“Integrasikan MBG dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja. Ini harus diintegrasikan karena tanpa kebijakan lanjutan, peningkatan produktivitas MBG itu juga tidak bisa diaktualisasikan menjadi kenaikan upah maupun output yang permanen,” kata M Rizal Taufikurahman.