Peneliti BRIN Sarankan Kepala Daerah dari PDIP Ikuti Retret Magelang, Kutip Pernyataan Presiden JFK

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Sabtu, 22 Februari 2025
Peneliti BRIN Sarankan Kepala Daerah dari PDIP Ikuti Retret Magelang, Kutip Pernyataan Presiden JFK

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (Foto: MP/Ponco)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) kini berada di persimpangan jalan setelah keluar surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Sukarnoputri, Kamis (20/2).

Surat itu meminta Kepala Daerah dari PDIP menunda ikut retret di Magelang.

Namun, Lili Romli, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik BRIN, menyarankan agar mereka tetap mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Menurut Lili, meskipun pilihan ada di tangan masing-masing kepala daerah, mengikuti retret yang merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan adalah langkah yang baik.

Baca juga:

Bupati Bantul Beberkan 6 Materi Retret Kepala Daerah, Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan Jadi yang Pertama

"Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut," kata Lili, seperti dikutip ANTARA, Sabtu (22/2).

Lili juga mengingatkan kata-kata bijak mantan Presiden AS, John F Kennedy: "Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai."

Menurutnya, semboyan ini relevan bagi para kepala daerah dalam memutuskan langkah mereka.

Namun, instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah untuk tidak mengikuti retret tersebut, menambah kompleksitas situasi.

"Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena," ujarnya.

Lili menambahkan, jika kepala daerah memaksakan diri untuk ikut retret, mereka mungkin dianggap tidak patuh dan berisiko terkena sanksi disiplin.

"Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut," jelas Lili.

Situasi ini menempatkan kepala daerah PDIP dalam posisi sulit, harus menyeimbangkan antara loyalitas kepada partai dan tanggung jawab sebagai bagian dari pemerintahan. (*)
#Retret Kepala Daerah #Retreat Kepala Daerah #Kepala Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Calon Kader Bisa Bersaing Lebih Sehat
MK putuskan pemilu nasional dan daerah dipisah. Jadi, para calon kader bisa bersaing lebih sehat, tanpa bergantung dari kandidat presiden.
Soffi Amira - Jumat, 27 Juni 2025
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Calon Kader Bisa Bersaing Lebih Sehat
Indonesia
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang
Waktu yang disediakan untuk makan hanya selama dua lagu diputar. Banyak peserta yang belum terbiasa dengan aturan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang
Indonesia
Ikuti Retret di IPDN Jatinangor, 84 Kepala Daerah Kompak Naik Whoosh
Perjalanan dari Jakarta ke Bandung kini dapat ditempuh dalam waktu kurang dari satu jam dengan Whoosh.
Wisnu Cipto - Minggu, 22 Juni 2025
Ikuti Retret di IPDN Jatinangor, 84 Kepala Daerah Kompak Naik Whoosh
Indonesia
6 Kepala Daerah Tidak Ikut Retret Gelombang Kedua di IPDN Jatinangor
Pada Minggu (22/6), seluruh peserta akan berkumpul di Kantor Kemendagri untuk diberangkatkan ke IPDN, Jatinangor menggunakan kereta cepat Whoosh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 Juni 2025
6 Kepala Daerah Tidak Ikut Retret Gelombang Kedua di IPDN Jatinangor
Indonesia
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Juni 2025
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Indonesia
Ganjar Ungkap Banyak Kader yang Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan, banyak kader yang ingin Megawati Soekarnoputri jadi Ketua Umum PDIP lagi.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
Ganjar Ungkap Banyak Kader yang Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi
Indonesia
Minyakita Masih Dijual di Atas HET, Kemendag Minta Kepala Daerah Cantumkan Harga
Minyakita kini masih dijual di atas HET. Kemendag pun meminta kepala daerah untuk menyantumkan harga di pasar-pasar rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
Minyakita Masih Dijual di Atas HET, Kemendag Minta Kepala Daerah Cantumkan Harga
Indonesia
Prabowo Minta Kepala Daerah Lupakan Warna Partai, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat di Atas Segala Kepentingan
Urusan partai hanya dapat dikaitkan saat pilkada atau pemilu
Angga Yudha Pratama - Senin, 07 April 2025
Prabowo Minta Kepala Daerah Lupakan Warna Partai, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat di Atas Segala Kepentingan
Indonesia
Wamendagri: Retret Kepala Daerah Gelombang 2 Segera Dilaksanakan usai Lebaran
Bima Arya tidak bisa memastikan tanggal pasti, namun ia mengatakan acara tersebut sudah diagendakan setelah libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
Frengky Aruan - Rabu, 02 April 2025
Wamendagri: Retret Kepala Daerah Gelombang 2 Segera Dilaksanakan usai Lebaran
Bagikan