Peneliti BRIN Sarankan Kepala Daerah dari PDIP Ikuti Retret Magelang, Kutip Pernyataan Presiden JFK
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (Foto: MP/Ponco)
MerahPutih.com - Kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) kini berada di persimpangan jalan setelah keluar surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Sukarnoputri, Kamis (20/2).
Surat itu meminta Kepala Daerah dari PDIP menunda ikut retret di Magelang.
Namun, Lili Romli, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik BRIN, menyarankan agar mereka tetap mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Menurut Lili, meskipun pilihan ada di tangan masing-masing kepala daerah, mengikuti retret yang merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan adalah langkah yang baik.
Baca juga:
"Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut," kata Lili, seperti dikutip ANTARA, Sabtu (22/2).
Lili juga mengingatkan kata-kata bijak mantan Presiden AS, John F Kennedy: "Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai."
Menurutnya, semboyan ini relevan bagi para kepala daerah dalam memutuskan langkah mereka.
Namun, instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah untuk tidak mengikuti retret tersebut, menambah kompleksitas situasi.
"Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena," ujarnya.
Lili menambahkan, jika kepala daerah memaksakan diri untuk ikut retret, mereka mungkin dianggap tidak patuh dan berisiko terkena sanksi disiplin.
"Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut," jelas Lili.
Bagikan
Hendaru Tri Hanggoro
Berita Terkait
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari