Merahputih.com - Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara pendistribusian program pangan murah bagi pemegang kartu di ibu kota hindari kegiatan berkerumun yang berpotensi menyebarkan penularan COVID-19.
Pemegang Kartu yang dimaksud seperti Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, Guru Honorer/Tenaga pendidik NON PNS, dan penghuni rusun milik Pemprov DKI.
Baca Juga:
Larangan Mudik Dikeluarkan, Ribuan Orang Kembalikan Tiket Kereta
"Distribusi pangan murah itu kami hentikan sebelum masa PSBB hingga saat ini. Karena itu kan terjadi kerumunan," kata Kepala bidang ketahanan pangan dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI, Bambang Purwanto saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (29/4).
Saat ini tengah dipersiapkan mekanisme pendistribusian pangan murah dengan tepat, yang berpatokan pada protokol kesehatan. Setelah semua sistem selesai, distribusi pangan murah akan kembali dilakukan.
"Makanya ke depan warga kita kasih solusi terbaik dengan cara online mereka bisa pesan pangan murah itu, tanpa harus datang ke pasar," jelasnya.
Dalam penyaluran pangan murah itu, pihaknya akan menanggung beban biaya pengantaran melalui ojek online.
"Rencana ditanggung oleh pemda, sesegera mungkin kalau perangkat bisa berfungsi semuanya, kami juga nggak mau mereka ada masalah pangan," ujar dia.
Ia khawatir bila distribusi pangan murah tetap dilakukan di tengah wabah corona justru akan berdampak buruk bagi masyarakat. Terlebih berdasar pengalaman sebelumnya, lanjutnya, banyak warga yang tidak mengenakan alat pelindung kesehatan seperti masker.
"Kami nggak berani ngambil resiko. Dalam distribusi pangan murah, umumnya masyarakat kan sulit dikendalikan. Jadi kami takut mereka tertular. Karena warga ada yang tidak make masker," kata dia.
Baca Juga:
Pemprov DKI Koordinasi Daerah Penyangga Terkait Larangan Mudik
Bambang menerangkan, bahwa pangan murah berbeda dengan bantuan sosial. Program pangan murah tidak didapat secara gratis sehingga penyalurannya tidak bisa disamakan.
"Bansos, itu langsung diberikan kepada warga, kalo ini (pangan murah) harus ada mesin dan alat transaksi, apalagi kalau secara aturan kami diaudit oleh BPK," tutup dia. (Asp)