Pemprov DKI Koordinasi Daerah Penyangga Terkait Larangan Mudik

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 24 April 2020
 Pemprov DKI Koordinasi Daerah Penyangga Terkait Larangan Mudik

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada Dishub DKI Jakarta Edy Sufa’at (Foto: beritajakarta.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berkoordinasi dengan daerah-daerah penyangga ibu kota terkait larangan mudik bagi warga Jakarta ke kampung halaman.

Daerah penyangga yang dikomunikasikan seperti Kota Bekasi, Kota Depok dan Tangerang Selatan. Pemda DKI juga berkoordinasi mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang baru diperpanjang dari 24 April hingga 22 Mei 2020.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Beredar Email Mengatasnamakan Kapolri untuk Para Pengusaha

"Kebijakan PSBB tidak lepas dari kegiatan larangan mudik dikarenakan PSBB DKI Jakarta diperpanjang sampai 22 Mei 2020 mendatang," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada Dishub DKI Jakarta Edy Sufa’at di Jakarta, Jumat (24/4).

Dishub DKI Jakarta akan bangun posko pengawas perbatasan dengan daerah penyangga
Dishub DKI akan bangun posko pengawas di perbatasan daerah penyangga (Foto: youtube/dishubdki)

Lebih lanjut, Edy menuturkan, pihaknya turut membangun sebuah posko di daerah perbatasan dengan daerah lain. Untuk perbatasan dengan Kota Bekasi, Pemprov membangun posko di Jalan Raya Bekasi, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Sedangkan di Kota Depok, posko dibangun di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perbatasan dengan Kota Tangerang, posko dibangun di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat.

Larangan mudik sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik di Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Baca Juga:

Hati-Hati, Ancaman Pidana Menanti Penyeleweng Dana Bansos

Selain daerah penyangga, lanjut dia, DKI juga bersinergi dengan Polda Metro Jaya dari sisi penegakan hukum. Dari koordinasi itu jelas dia, bahwa titik angkutan darat yang menjadi prioritas adalah tol Jakarta-Cikampek.

“Kami koordinasi dengan Polda di titik gerbang tol (GT) Cikarang Barat III dan GT Cibitung KM 26. Nah itu nanti personilnya masing-masing empat orang per titik per shift jadi totalnya ada 3 shift," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Anies: Perekonomian DKI Mengalami Kontraksi 53 Persen

#Pembatasan Sosial Berskala Besar #Dinas Perhubungan #Mudik Lebaran #Virus Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Trotoar Difungsikan untuk Bantu Memecah Kemacetan TB Simatupang, Petugas Gabungan Turun Mengatur Lalu Lintas
Kemacetan di TB Simatupang terjadi menyusul adanya kegiatan proyek strategis nasional.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Trotoar Difungsikan untuk Bantu Memecah Kemacetan TB Simatupang, Petugas Gabungan Turun Mengatur Lalu Lintas
Indonesia
Solo Masuk Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Dishub Beri Respons
Solo masuk daftar 10 kota dengan biaya transportasi termahal di Indonesia. Dishub Solo pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 12 Agustus 2025
Solo Masuk Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Dishub Beri Respons
Indonesia
Kemacetan Parah Kerap Terjadi di Jalan TB Simatupang, Dishub DKI Beri Penjelasan
Dalam perencanaannya, lima seksi pelaksanaan proyek Perumda Paljaya ini akan selesai pada bulan November hingga Desember 2025.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Kemacetan Parah Kerap Terjadi di Jalan TB Simatupang, Dishub DKI Beri Penjelasan
Indonesia
Rute Transjabodetabek Blok M-Bogor Salah Satu yang Paling Diminati, Budaya Serobot Jadi Sorotan
Rute Blok M -Bogor satu dari tiga yang paling rame penumpang.
Frengky Aruan - Kamis, 24 Juli 2025
Rute Transjabodetabek Blok M-Bogor Salah Satu yang Paling Diminati, Budaya Serobot Jadi Sorotan
Indonesia
Sistem Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan pada Senin-Selasa Pekan Depan
"Gage (ganjil genap) tidak berlaku tanggal 12-13 (Mei 2025)," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Frengky Aruan - Rabu, 07 Mei 2025
Sistem Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan pada Senin-Selasa Pekan Depan
Indonesia
Dorong Transaksi Cashless, DPRD DKI Minta Dishub Rekrut Jukir yang Mampu Operasikan Perangkat Digital
Sistem pembayaran nontunai atau cashless kini lebih digunakan
Frengky Aruan - Selasa, 06 Mei 2025
Dorong Transaksi Cashless, DPRD DKI Minta Dishub Rekrut Jukir yang Mampu Operasikan Perangkat Digital
Indonesia
Ketua DPRD DKI Desak Pecat Pelaku Pungli di Sudinhub Jakarta Pusat
Jika benar adanya pungli di Sudinhub Jakarta Pusat, DPRD meminta Pemprov DKI memecat pelaku.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Mei 2025
Ketua DPRD DKI Desak Pecat Pelaku Pungli di Sudinhub Jakarta Pusat
Indonesia
Pakai Drone Thermal, Rata-Rata Respons Situasi Darurat Basarnas 2 Kali Lebih Cepat Jadi 15,7 Menit
Saat lebaran 2024 lalu, Basarnas mencatatkan rata-rata waktu respons untuk kondisi darurat, baik di darat maupun perairan mencapai 30 menit atau setengah jam.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 April 2025
Pakai Drone Thermal, Rata-Rata Respons Situasi Darurat Basarnas 2 Kali Lebih Cepat Jadi 15,7 Menit
Indonesia
Pakar Sebut Pemprov DKI Perlu Gandeng Marinir untuk Tertibkan Parkir Liar
Tukang parkir liar tak takut kalau penertiban dilakukan oleh Satpol PP atau bahkan Polisi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
Pakar Sebut Pemprov DKI Perlu Gandeng Marinir untuk Tertibkan Parkir Liar
Indonesia
Komisi C DPRD DKI Minta Pemprov Terapkan Sistem Berbayar di Jalan Protokol
Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menerapkan sistem berbayar di Jalan Protokol. Penerapan ERP bisa menjadi alternatif untuk penggunaan kendaraan pribadi.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
Komisi C DPRD DKI Minta Pemprov Terapkan Sistem Berbayar di Jalan Protokol
Bagikan