PDIP Tekan Nadiem Kawal Pancasila dalam Standar Nasional Pendidikan
Jumat, 23 April 2021 -
MerahPutih.com - Pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berlangsung di tengah beredarnya desas-desus akan adanya reshuffle kabinet hingga saat ini masih menyisakan teki-teki.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut telah terungkap. Yaitu membahas terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Baca Juga
Nadiem Temui Petinggi NU Terkait Kamus Sejarah Tanpa KH Hasyim Asy'ari
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.
Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, jika dilihat dari sejumlah tokoh yang turut hadir, pertemuan tersebut memang membahas persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian serius PDIP.
"Yaitu menempatkan Pancasila sebagai bagian terpenting dalam Standar Nasional Pendidikan," jelas Karyono kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (23/4).
Karyono menduga, kemungkinan Nadiem memberikan klarifikasi tentang tidak dimasukkannya Pancasila dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan hilangnya frase Indonesia pada pelajaran bahasa.
"Pembahasannya memang seputar persoalan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Di mana mata pelajaran Pancasila absen dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sejak UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas," sebut Karyono.
Sehingga, lanjut Direktur Indonesia Public Institute ini, pertemuan tersebut tidak otomatis PDIP mendukung Nadiem untuk menempati posisi Kemendikbudristek.
"Dalam perspektif PDIP saya menduga, syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional," sebut Karyono.
Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP. Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem.
"PDIP tentu tidak mau "cek kosong" dalam mendukung mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," ujar dia.
Bisa saja, pertemuan tersebut menjadi isyarat posisi Nadiem Makarim aman. Apalagi, jika melihat perkembangan terakhir yakni serangkaian pertemuan Nadiem dengan pihak PDIP serta pertemuan Nadiem dengan PB NU.
Tujuan dari dua pertemuan itu memang di satu sisi untuk mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang mengemuka belakangan. Yaitu terkait isu hilangnya frase agama, hilangnya Pancasila, Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 dan hilangnya nama KH.Hasyim Ashari dari kamus sejarah.
"Nadiem harus berani membersihkan anasir-anasir pengusung ideologi khilafah, kaum intoleran yang masih bercokol di instansi pendidikan," tutup Karyono. (Knu)
Baca Juga
