Pansus Ungkap Ada Pihak Ingin Ambil Keuntungan di IKN
Senin, 17 Januari 2022 -
MerahPutih.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) tengah dikebut oleh DPR dan pemerintah. Namun, didapati sejumlah masalah seusai Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.
Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dari rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
"Jadi ketemu lah masalah-masalah pertanahan. Ini juga sebetulnya satu sisi clear, tapi juga ada yang berupaya untuk main-main. Mau ambil keuntungan dan segala macam," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/1).
Baca Juga:
Bayangan Jokowi tentang Ibu Kota Negara di Masa Depan
Politikus Partai Golkar ini menegaskan, persoalan tersebut akan menjadi perhatian Pansus RUU IKN. Hal ini, kata dia, agar masalah pertanahan dalam proses pemindahan IKN ini clean and clear.
"Jadi saya kira itu akan menjadi perhatian kita semua. Supaya memang masalah pertanahan ini DPR inginnya clean and clear," tegas Doli.
Doli mengatakan, dalam kunker Pansus RUU IKN juga sempat mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Bersyukurnya, kata Doli, tidak ada isu terkait sengketa masyarakat atau perusahaan di lahan tersebut.
"Tapi tidak ada isunya dengan tanah sengketa masyarakat atau perusahaan lain segala macam," tegas Doli.
Baca Juga:
Nama Ibu Kota Negara Baru Sudah Dikantongi Jokowi, Ketua Pansus RUU IKN: Nanti akan Disampaikan
Namun demikian, kata dia, Pansus juga mendapati sejumlah masalah di lahan tersebut, misalnya kemunculan penghuni di sebuah lahan yang tadinya kosong.
"Misal tiba-tiba dalam waktu 8 bulan ini tadinya tahun 2019 akhir di satelit itu kosong semua, tapi dalam waktu 8 bulan tiba-tiba ada keliatan yang penghuni," jelas Doli.
Selain itu, kata Doli, pihaknya menemukan perusahaan yang mengklaim bahwa mereka mendapat tugas dari pemerintah untuk mengolah lahan satu juta hektare di daerah bakal ibu kota baru tersebut.
"Mereka mengklaim dapat tugas dari pemerintah untuk mengolah satu juga hektare. Nah jadi ketemu lah masalah-masalah pertanahan ini juga sebetulnya satu sisi clear, tapi juga ada yang berupaya untuk main-main," pungkas Doli. (Pon)
Baca Juga:
Disetujui Jokowi, Begini Penampakan Istana Ibu Kota Baru
