Pansus Temukan Pelanggaran Serius, Revisi UU Haji Menjadi Keharusan
Kamis, 05 September 2024 -
Merahputih.com - Pansus angket Haji DPR RI mengklaim menemukan banyak pelanggaran yang cukup serius dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Temuan ini, mengindikasikan perlunya revisi Undang-Undang Haji untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan haji ke depan.
"Untuk memastikan perbaikan yang komprehensif, revisi terhadap Undang-Undang Haji menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, kita dapat menjamin pelaksanaan haji yang lebih baik dan lebih tertib di masa mendatang," ujar Anggota Pansus Haji, Saleh Daulay dalam keterangannya, Kamis (5/9).
Bahkan, sorota tajam juga ditujukan kepada sikap sejumlah pejabat Kementerian Agama (Kemenag) yang kerap menghindar dari panggilan Pansus. Sejatinya, mereka akan dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam rapat-rapat investigasi. Menurutnya, ketidakhadiran para pejabat tersebut menghambat proses pengungkapan masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Baca juga:
"Kami sangat menyayangkan sikap para pejabat Kemenag yang tidak kooperatif dan sering kali menghindari panggilan Pansus. Padahal, keterangan dari mereka sangat penting untuk membongkar berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2024," tegas Saleh.
Pansus sendiri akan terus berupaya memanggil para saksi yang dibutuhkan dan berharap mereka dapat menunjukkan sikap yang kooperatif demi kepentingan penyelenggaraan haji yang lebih baik.
"Kami meminta agar para pejabat Kemenag yang dipanggil untuk bersaksi bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang jujur dan lengkap. Ini penting untuk membongkar sengkarut penyelenggaraan haji tahun ini dan mencarikan solusi yang tepat," tambahnya.
Baca juga:
Arab Saudi Paling Banyak Terima Dana Dari Jemaah Haji dan Umrah Indonesia
Pansus Angket Haji DPR RI dibentuk untuk menginvestigasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, termasuk dugaan pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan masalah operasional.
Temuan Pansus nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam perbaikan regulasi dan manajemen penyelenggaraan haji, termasuk melalui revisi Undang-Undang Haji yang dinilai sudah mendesak.
