Kamar Hotel Kebanjiran Hingga Lift Rusak Warnai Pemondokan Jemaah Calon Haji Indonesia di Makkah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 Mei 2026
Kamar Hotel Kebanjiran Hingga Lift Rusak Warnai Pemondokan Jemaah Calon Haji Indonesia di Makkah

Timwas menemukan sejumlah masalah krusial terkait kelayakan fasilitas hotel (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan inspeksi mendadak (sidak) pemondokan jemaah calon haji Indonesia Hotel Buruz Hidayah, Makkah, Rabu (20/5).

Timwas menemukan sejumlah masalah krusial terkait kelayakan fasilitas akomodasi, mulai dari kamar kebanjiran, kerusakan lift, hingga minimnya tempat wudu serta area jemur pakaian.

Baca juga:

WNI Calon Haji Hilang di Makkah Masih Dicari, Ini Nama, Foto, dan Asal Kloternya

Cucun mengungkapkan Hotel Buruz Hidayah masuk dalam catatan khusus Timwas sejak awal karena lokasi jauh dari Masjidil Haram dan jarang beroperasi sehingga fasilitas kurang memadai.

Pada awal kedatangan, lift di Tower 4 bermasalah. Kemudian masalah desain kamar mandi rata dengan lantai luar, sehingga airnya meluber membasahi karpet kamar. Apalagi satu kamar diisi lima orang. Lama-kelamaan karpet menjadi bau dan mengganggu kenyamanan jemaah,

ungkap Cucun di lokasi pemondokan.

Temuan lain menyoroti ketiadaan fasilitas wudu layak dekat musala hotel, seperti terjadi di Tower 6. Kondisi tersebut memaksa jemaah mengangkat kaki ke wastafel cuci tangan.

Ketiadaan area khusus mencuci dan menjemur pakaian bagi 1.800 jemaah dalam satu tower turut memperpanjang masalah, menyusul adanya larangan menjemur di atap (rooftop) maupun rubanah (basement).

Sebelum memutuskan hotel mana akan dipakai ke depannya, sarana pendukungnya wajib dipastikan. Musalanya, tempat wudu, tempat cuci, hingga tempat jemuran harus memadai,

ucap Wakil Ketua DPR RI ini.

Guna mencegah perulangan masalah akomodasi trial and error setiap tahun, Cucun mendesak pemerintah mengubah sistem sewa pemondokan. Cucun mengusulkan kontrak jangka panjang untuk hotel-hotel terbukti bagus pelayanan serta berlokasi dekat Masjidil Haram.

Pencarian hotelnya harus betul-betul diperhatikan. Kita punya pengalaman menyewa di Bakhutmah atau Jarwal lokasinya bagus, tetapi tahun selanjutnya dilepas lagi. Nanti kami di DPR akan mencari solusi bagaimana caranya agar hotel sudah terbukti bagus bisa kita booking tidak hanya untuk satu tahun, melainkan dikontrak jangka panjang, misalnya 5 atau 10 tahun,

urainya.

Meski memberi catatan tebal pada aspek akomodasi, Timwas Haji DPR RI memberi apresiasi tinggi terhadap perbaikan kualitas konsumsi jemaah tahun ini. Cucun menilai nasi sajian tidak lagi keras dan lauk pauk matang dengan bumbu khas Nusantara cocok selera jemaah Indonesia.

Baca juga:

Lusa Berangkat Haji, Menkeu Purbaya Mengaku Belum Hafal Doa-doanya

Terkait jarak jauh Hotel Buruz Hidayah, Cucun memastikan kompensasi berupa bus selawat rute langsung (direct) tanpa transit berjalan sesuai komitmen.

"Mengingat Buruz Hidayah telanjur disewa, kompensasinya adalah transportasi harus direct. Tidak boleh ada transit di Bakhutmah atau Aziziah. Alhamdulillah, rutenya murni langsung ke Terminal Jabal Ka'bah akses jalannya tidak terlalu jauh ke Masjidil Haram," pungkas Cucun.

#Haji 2026 #Ibadah Haji #Pansus Haji #Jemaah Haji #Asrama Haji #Jamaah Haji #Timwas Haji DPR RI #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Juli 2026
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Indonesia
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Modi merujuk pada jarak antara Sabang di Aceh dengan Proyek Great Nicobar, yang sedang dikembangkan India untuk mendukung industri maritim dan konektivitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
Hanya Jadikan Lahan Bisnis, Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Bakal Ditertbkan
Setiap lembaga harus menjalankan fungsi sesuai ketentuan. KBIHU, misalnya, harus berperan sebagai lembaga pembimbing ibadah, bukan menjalankan aktivitas bisnis yang menyimpang dari tugasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Hanya Jadikan Lahan Bisnis, Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Bakal Ditertbkan
Indonesia
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
MK telah memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan bukan merupakan revisi undang-undang, paling lambat Oktober 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Bagikan