Kamar Hotel Kebanjiran Hingga Lift Rusak Warnai Pemondokan Jemaah Calon Haji Indonesia di Makkah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 Mei 2026
Kamar Hotel Kebanjiran Hingga Lift Rusak Warnai Pemondokan Jemaah Calon Haji Indonesia di Makkah

Timwas menemukan sejumlah masalah krusial terkait kelayakan fasilitas hotel (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan inspeksi mendadak (sidak) pemondokan jemaah calon haji Indonesia Hotel Buruz Hidayah, Makkah, Rabu (20/5).

Timwas menemukan sejumlah masalah krusial terkait kelayakan fasilitas akomodasi, mulai dari kamar kebanjiran, kerusakan lift, hingga minimnya tempat wudu serta area jemur pakaian.

Baca juga:

WNI Calon Haji Hilang di Makkah Masih Dicari, Ini Nama, Foto, dan Asal Kloternya

Cucun mengungkapkan Hotel Buruz Hidayah masuk dalam catatan khusus Timwas sejak awal karena lokasi jauh dari Masjidil Haram dan jarang beroperasi sehingga fasilitas kurang memadai.

Pada awal kedatangan, lift di Tower 4 bermasalah. Kemudian masalah desain kamar mandi rata dengan lantai luar, sehingga airnya meluber membasahi karpet kamar. Apalagi satu kamar diisi lima orang. Lama-kelamaan karpet menjadi bau dan mengganggu kenyamanan jemaah,

ungkap Cucun di lokasi pemondokan.

Temuan lain menyoroti ketiadaan fasilitas wudu layak dekat musala hotel, seperti terjadi di Tower 6. Kondisi tersebut memaksa jemaah mengangkat kaki ke wastafel cuci tangan.

Ketiadaan area khusus mencuci dan menjemur pakaian bagi 1.800 jemaah dalam satu tower turut memperpanjang masalah, menyusul adanya larangan menjemur di atap (rooftop) maupun rubanah (basement).

Sebelum memutuskan hotel mana akan dipakai ke depannya, sarana pendukungnya wajib dipastikan. Musalanya, tempat wudu, tempat cuci, hingga tempat jemuran harus memadai,

ucap Wakil Ketua DPR RI ini.

Guna mencegah perulangan masalah akomodasi trial and error setiap tahun, Cucun mendesak pemerintah mengubah sistem sewa pemondokan. Cucun mengusulkan kontrak jangka panjang untuk hotel-hotel terbukti bagus pelayanan serta berlokasi dekat Masjidil Haram.

Pencarian hotelnya harus betul-betul diperhatikan. Kita punya pengalaman menyewa di Bakhutmah atau Jarwal lokasinya bagus, tetapi tahun selanjutnya dilepas lagi. Nanti kami di DPR akan mencari solusi bagaimana caranya agar hotel sudah terbukti bagus bisa kita booking tidak hanya untuk satu tahun, melainkan dikontrak jangka panjang, misalnya 5 atau 10 tahun,

urainya.

Meski memberi catatan tebal pada aspek akomodasi, Timwas Haji DPR RI memberi apresiasi tinggi terhadap perbaikan kualitas konsumsi jemaah tahun ini. Cucun menilai nasi sajian tidak lagi keras dan lauk pauk matang dengan bumbu khas Nusantara cocok selera jemaah Indonesia.

Baca juga:

Lusa Berangkat Haji, Menkeu Purbaya Mengaku Belum Hafal Doa-doanya

Terkait jarak jauh Hotel Buruz Hidayah, Cucun memastikan kompensasi berupa bus selawat rute langsung (direct) tanpa transit berjalan sesuai komitmen.

"Mengingat Buruz Hidayah telanjur disewa, kompensasinya adalah transportasi harus direct. Tidak boleh ada transit di Bakhutmah atau Aziziah. Alhamdulillah, rutenya murni langsung ke Terminal Jabal Ka'bah akses jalannya tidak terlalu jauh ke Masjidil Haram," pungkas Cucun.

#Haji 2026 #Ibadah Haji #Pansus Haji #Jemaah Haji #Asrama Haji #Jamaah Haji #Timwas Haji DPR RI #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Nabung Haji Berhadiah Umrah, BSI Berangkatkan 50 Nasabah Terpilih
Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menyerahkan secara simbolis hadiah umroh kepada Jama'ah di Jakarta, Jum'at (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
Nabung Haji Berhadiah Umrah, BSI Berangkatkan 50 Nasabah Terpilih
Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Bagikan