OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah

Gedung Merah Putih KPK. Foto: KPK

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat dua bupati secara beruntun, yakni Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Bupati Langkat Syah Afandin. Menurutnya, rentetan OTT tersebut menunjukkan lemahnya upaya pencegahan korupsi.

Maraknya OTT itu bagi saya menunjukkan betapa lemahnya KPK dalam urusan pencegahan korupsi sehingga penegakan hukumnya mayoritas melalui aksi OTT. Menurut saya ini kelemahan struktural dan sistemik dalam upaya KPK untuk memberantas korupsi,

kata Deddy kepada wartawan, Minggu (5/7).

Anggota Komisi II DPR itu menilai KPK dan aparat penegak hukum perlu lebih fokus membenahi akar persoalan korupsi dibanding hanya mengandalkan operasi penindakan.

Menurut Deddy, praktik korupsi kepala daerah umumnya berulang pada sektor yang sama, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, mutasi jabatan, pungutan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pengelolaan dana operasional dan bantuan sosial.

"Kalau ini terus berlanjut, drama OTT akan terus berulang tanpa ada perbaikan yang fundamental," ujarnya.

Baca juga:

KPK Pamerkan Barang Bukti OTT yang Menjerat Bupati Langkat Syah Afandin

Deddy juga menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara. Ia menilai sistem promosi jabatan harus sepenuhnya berbasis merit dengan proses yang terbuka, akuntabel, dan mengutamakan kompetensi serta integritas.

Ia mengusulkan sistem pengadaan dilakukan secara digital melalui e-procurement dan vendor list yang diawasi auditor independen. Selain itu, proses pemberian izin harus lebih transparan dengan melibatkan DPRD.

Untuk mutasi jabatan, Deddy mengusulkan mekanisme yang dikelola secara terpusat di tingkat provinsi melalui tim independen agar intervensi politik dapat diminimalkan.

Tak hanya itu, ia juga meminta sistem perlindungan terhadap whistleblower diperkuat agar praktik pungutan liar di lingkungan pemerintah daerah bisa lebih mudah diungkap.

KPK tidak bisa hanya mengandalkan OTT atau seminar-seminar pencegahan. Harus menyentuh akar persoalan secara radikal dan komprehensif,

tegasnya.

Baca juga:

KPK Sita Ratusan Juta Rupiah di OTT Bupati Langkat, Diduga Duit Suap Proyek

Seperti diketahui, KPK lebih dulu menggelar OTT terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby. Suhardiman sendiri menjabat setelah menggantikan Andi Putra yang juga terjerat OTT pada 2021.

Belum lama berselang, KPK kembali menangkap Bupati Langkat Syah Afandin. Syah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Langkat setelah pendahulunya, Terbit Rencana Perangin-angin, ditangkap KPK pada 2022. Rentetan kasus tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap efektivitas strategi pencegahan korupsi di daerah. (Pon)

#Ott Kpk #KPK #Operasi Tangkap Tangan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 November 2026
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Bagikan