MerahPutih.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap temuan mengejutkan terkait program bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Ia menyebut masih terdapat sekitar 10 persen masyarakat dari kelompok ekonomi atas yang tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.
Temuan ini diperoleh setelah pemerintah melakukan perapihan data lintas kementerian bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Pernyataan tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang juga dihadiri kementerian terkait.
"Dengan adanya perapihan data oleh BPS yang tersentralisasi ini—duduk antara Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes—kita melihat ada anomali. Bahwa uang yang kita bayarkan, itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS," kata Budi, Rabu (15/4).
Baca juga:
Pakai 39 Variabel, BPS Cek Ulang Level Miskin 106 Ribu Pasien Kronis Pemegang PBI-JKN
Budi menjelaskan, dari total sekitar 96 juta peserta PBI yang iurannya dibayarkan pemerintah, terdapat sekitar 47 ribu peserta yang dinilai tidak tepat sasaran.
Ia bahkan sempat berkelakar bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa, pernah masuk dalam daftar penerima PBI.
“Pak Kunta, Sekjen saya, dulu masuk di situ,” ujarnya sambil bercanda.
Selain itu, pemerintah juga menemukan sekitar 35 juta peserta dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBU) Pemda yang tidak tepat sasaran.
Tak hanya itu, terdapat pula sekitar 11 juta peserta PBU BP kelas 3 yang dinilai tidak sesuai berdasarkan data BPS.
Baca juga:
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Menurut Budi, pemerintah berencana mengalihkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang lebih berhak menerima.
“Nah, pemerintah melihat bahwa demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini mau kita alihkan ke yang lebih membutuhkan,” ucapnya.
Ia menambahkan, kuota dari kelompok 10 persen terkaya akan dihapus dan dialihkan ke masyarakat dari kelompok desil 5 yang belum mendapatkan bantuan.
“Lebih baik kita kurangi yang desil 10, kita hapus dia, kita alihkan kuotanya ke yang desil 5,” katanya.
Budi menegaskan, saat ini pemerintah tengah mengintegrasikan data lintas kementerian untuk memastikan distribusi bantuan PBI lebih tepat sasaran ke depan.
“Begitu data-data ini terintegrasi, kita ingin mendistribusikan PBI ini ke orang yang berhak,” pungkasnya. (Pon)