MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk meminta informasi dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), terkait dugaan pemberian fasilitas jet pribadi kepada Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.
Hari ini, Menag telah datang memberikan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi yang diterimanya dari OSO.
Baca juga:
Menag Nasaruddin Umar Minta Isu Beda Awal Ramadan 1447 H tak Diperdebatkan
Dasar Hukum KPK Bisa Periksa OSO
KPK saat ini tengah mengecek kelengkapan laporan yang disampaikan Menag. Nantinya, KPk terbuka untuk meminta informasi tambahan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemberi fasilatas.
“Dalam analisis, dimungkinkan untuk meminta informasi tambahan ataupun keterangan pihak-pihak tertentu,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Senin (23/2).
“Dari laporan itu, tim akan cek kelengkapan pelaporannya, dan kemudian dilakukan analisis untuk diputuskan status pemberian fasilitas tersebut,” imbuh pejabat KPK itu, dilansir Antara.
Namun, KPK memastikan Menag bebas dari sanksi pidana meskipun menerima fasilitas jet pribadi milik OSO, kerena telah melaporkan dugaan gratifikasi itu kepada KPK sebelum lewat batas waktu 30 hari kerja.
Baca juga:
OSO Tawarkan Menag Pakai Jet Pribadi
Saat ini KPK memberikan waktu 20 hari kerja kepada Menag untuk melengkapi laporan. Setelah itu, KPK memiliki waktu 30 hari kerja untuk menganalisis laporan sebelum menetapkan sanksi besaran uang yang harus dikembalikan ke kas negara.
Kasus ini mencuat setelah media sosial X ramai membicarakan penggunaan jet pribadi oleh Menag, saat kunjungan ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada 15 Februari 2026 lalu.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menjelaskan bahwa jet pribadi tersebut digunakan saat kunjungan ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada 15 Februari 2026.
“Pak OSO secara khusus mengundang dan berharap Balai Sarkiah diresmikan Menag. Pak OSO juga yang berinisiatif siapkan jet pribadi agar Menag bisa hadir di tengah agenda yang padat,” ungkap Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, merespons berita viral itu. (*)