Merahputih.com - Transportasi umum di Jakarta rentan terjadi penularan COVID-19. Apalagi saat warga berdesakan mengantre potensinya cukup tinggi.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. Pramesti menjelaskan, ada euforia di kalangan masyarakat menyambut adaptasi kebiasaan baru, seolah-olah tidak ada lagi ancaman COVID-19.
“Pandemi sebenarnya masih berlangsung, dan aktivitas-aktivitas yang semula dihentikan saat PSBB penuh sekarang ini sudah dibolehkan, jadi justru resiko penularan makin tinggi, “ kata Polana kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/7).
Baca Juga:
Oleh karena itu Polana meminta masyarakat untuk memaksa diri membangun kebiasan baru agar mengurangi resiko sebesar mungkin dari penularan COVID-19.
“Transportasi pada masa pandemi tidak mungkin dapat melayani masyarakat dengan protokol kesehatan yang memadai jika demandnya masih persis sama dengan sebelum pandemi,” ujar Polana.
Hal ini tidak lain karena kapasitas angkutan harus dikurangi agar dapat menegakkan physical distancing.
Polana menuturkan, jika sebagian masyarakat ternyata sudah terbiasa bekerja dengan baik dari rumah (Work From Home) tanpa ada hambatan berarti sebaiknya tetap dilanjutkan.
Ataupun jika tetap perlu ke kantor frekuensinya dapat dikurangi misalnya dari semula 5 hari/minggu menjadi cukup 2 hari/minggu dengan pengaturan jadwal.
Demikian pula untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut datang ke tempat kerja setiap hari, pemilik kerja harus bersedia mengatur jadwal berangkat/pulang pegawainya agar tidak menumpuk pada satu waktu tertentu.
Baca Juga:
Laboratorium Vaksin Flu Burung Bakal Disulap Jadi Tempat Produksi PCR
Sampai saat ini sudah cukup banyak ketentuan peraturan yang mengatur soal demand ini, mulai dari Peraturan Kepala Daerah, Gugus Tugas COVID-19 hingga Peraturan Menteri, tinggal bagaimana konsistensi pelaksanaannya.
“WHO pernah menyatakan bahwa transportasi menjadi salah satu faktor potensial penularan dan penyebaran COVID-19, untuk itu kami berjuang keras agar transportasi komuter di wilayah Jabodetabek terhindar dari hal itu, namun semua itu sulit diwujudkan tanpa partisipasi masyarakat, “ tutup Polana. (Knu)