Merahputih.com - Satgas Penanganan COVID-19 menanggapi isu terkait adanya sindikat vaksin palsu. Kasus vaksin palsu baru-baru ini dibongkar interpol di Tiongkok dan Afrika Selatan.
Terkait hal itu Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan hingga saat ini sindikat vaksin palsu belum ditemukan di Indonesia.
“Semua pengadaan vaksin dilakukan melalui skema G to G (government to government) sehingga terjamin keaslian vaksinnya,” ujar Wiku, Selasa (9/3).
Baca juga:
Meski saat ini tidak ditemukan kasus demikian, Wiku menegaskan pemerintah terus memantau masalah pemalsuan vaksin.
Pemerintah juga mengedukasi dan terus melakukan koordinasi dengan perusahaan yang melakukan pengadaan vaksin lain dalam skema gotong royong.
Hal ini untuk memastikan keaslian vaksin yang diadakan perusahaan tersebut.
Setiap vaksin yang diadakan perusahaan, juga harus mendapatkan Emergency Use of Authorization (EUA) atau Distribution License Number dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM).
“Patut diperhatikan bahwa pemalsuan vaksin merupakan kejahatan yang membahayakan kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19,” tegas Wiku.
Pemerintah menargetkan program vaksinasi selesai pada akhir tahun ini. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menargetkan satu juta masyarakat mendapat vaksin dalam waktu sehari. Hal ini dilakukan agar 182 juta masyarakat segera dilakukan vaksinasi.
"Harus seimbang ketersedian vaksin dan vaksinator," ujar Airlangga.
Menurut dia, peningkatan pelaksanaan 3T harus dilakukan. Diantaranya Testing seperti swab-test Antigen secara gratis untuk masyarakat di desa/kelurahan, yang difasilitasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menggunakan Faskes dan Puskesmas di wilayah masing-masing.
Baca juga:
Lalu, tracing seperti penelusuran dan pelacakan intensif di desa atau kelurahan, dengan menggunakan tracer dari Babinsa.
Serta, treatment dengan laksanaan isolasi mandiri dan terpusat, perawatan di Faskes yang dikoordinasikan oleh Pos Jaga Desa/Kelurahan. "Strategi Akselerasi 3T juga dikedepankan untuk menangani pandemi di tahun ini," tandasnya. (Knu)