Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Mahfud MD Sesumbar Kantongi Nama Teroris Kerap Picu Konflik di Papua

Zulfikar Sy - Rabu, 19 Mei 2021

MerahPutih.com - Menko Polhukam Mahfud MD memastikan aparat TNI-Polri hanya memburu para pelaku teror atau kelompok teroris di Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, penindakan terhadap organisasi di Papua tidak akan dilakukan.

Perburuan terhadap pelaku teror itu pun dilakukan secara terukur atau tidak asal-asalan.

Baca Juga:

KKB Papua Sergap TNI, 2 Prajurit Gugur dan Senapan Serbu Dibawa Kabur

Menurutnya, seluruh data yang berisikan nama-nama orang terindikasi pelaku teror sudah tercatat dengan baik.

"By name, ada nama-nama yang disebut, bukan sembarang orang Papua," katanya saat konferensi pers, Rabu (19/5).

Nama-nama pelaku penyebar teror juga akan disampaikan terbuka kepada publik. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa mereka yang selama ini membuat teror.

"Sehingga ketahuan ini orang-orang melakukan teror, diketahui publik melalui berita dan statement terbuka," ungkapnya.

Satgas Nemangkawi bersama Pejabat Kapolres Puncak menyambangi warga masyarakat Ilaga. (ANTARA/HO/Humas Satgas Nemangkawi)
Satgas Nemangkawi bersama Pejabat Kapolres Puncak menyambangi warga masyarakat Ilaga. (ANTARA/HO/Humas Satgas Nemangkawi)

Kemudian, pemerintah juga telah melakukan penelusuran penyalahgunaan dana negara.

Dia pun mengakui, bahwasanya selama banyak asumsi dan pertanyaan mengapa korupsi di Papua dibiarkan.

Ia membantah jika ada yang menyebut pemerintah mengeruk kekayaan Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, pengeluaran yang dikeluarkan untuk dua daerah itu lebih besar ketimbang pendapatannya.

Untuk Papua sendiri, pemerintah telah mengeluarkan uang sebesar Rp46 triliun. Sedangkan pendapatannya hanya Rp12 triliun.

"Pendapatan dari Papua dari pajak, bea cukai, dan sebagainya itu Rp12,66 T. Belanjanya, adalah Rp46 T, jadi 12 banding 46," ujar Mahfud.

Baca Juga:

Pelaku Penyerangan Dua Prajurit TNI di Papua Kini dalam Pengejaran

Kemudian, untuk wilayah Papua Barat, pemerintah harus merogoh kocek sebesar Rp19 triliun.

Kemudian, untuk pendapatannya, menurut data Menkeu, hanya sebesar Rp5 triliun.

"Papua Barat, Rp5 T itu pendapatannya dari bea cukai dan pajaknya. Sedangkan belanjanya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat Rp19 T," tuturnya.

Oleh karenanya, jelas Mahfud, pemerintah tetap melakukan pendekatan kesejateraan. Hal itu juga dilakukan secara damai tanpa kekerasan dan tanpa senjata. (Knu)

Baca Juga:

Permasalahan di Papua Dinilai Paling Kompleks dan Alot

Baca Artikel Asli