Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pendekatan kolaboratif dinilai bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan yang kompleks di Papua. Seperti masalah ekonomi, konflik sosial, SARA, hingga keamanan.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, permasalahan di Papua sangat rumit dan multidimensi.
Masalah di sana perlu dipahami dalam spektrum luas. Karenanya, penyelesaian Papua tak bisa solusi tunggal.
Baca Juga:
Pelabelan KKB Jadi Kelompok Teror Dinilai Perparah Konflik di Papua
"Kalau kita lihat data penyelesaian konflik wilayah, Papua tergolong paling alot dan memakan waktu lebih lama dibandingkan wilayah lain," kata Karyono dalam diskusi webinar tentang masalah Papua, Jumat (7/5).
Karyono mengatakan, perlu kajian lebih mendalam. Namun sejauh ini, ia melihat bahwa pendekatan kolaboratif bisa dikedepankan.
Jika ini dikedepankan, berarti penyelesaian konflik Papua akan diutamakan kerja sama, interaksi, kesepakatan bersama secara kolektif dari berbagai elemen, lembaga atau pihak terlibat langsung maupun tak langsung.
"Bila pendekatan kolaboratif hendak dituntaskan, perlu ada kesepakatan bersama antara elemen terkait," kata Karyono.
Menurutnya, Papua perlu dilihat dengan cara pandang yang berorientasi pada humanistik dan kebudayaan.
Sebab, masalah Papua bisa diselesaikan dengan pendekatan yang khas masyarakat sipil.
"Jadi bagaimana masyarakat sipil bisa terlibat secara sukarela dalam menyelesaikan masalah. Ini kedengarannya sederhana, tapi tidak mudah. Apalagi jika mereka masih ada trauma," ucap Karyono.
Staf Khusus Presiden/pengusaha muda Papua Billy Mambrasar menilai, pembangunan Papua sebenarnya sudah berjalan baik, terutama yang berkaitan dengan basis sumber daya manusia.
"Saya menerima beasiswa Otsus dan saya hanya satu cerita dari ribuan cerita lainnya. Kami ikut dalam human centered development process," tutur Billy.
Ia menilai, konsep membangun bersama masyarakat Papua telah membuka peluang semua usaha.
Jika dulu pemerintah pusat membangun ke Papua, maka sekarang waktunya mengkapitalisasi SDM anak Papua yang sudah siap ikut membangun daerahnya.
"Jadi dari human centered development process, ada perubahan dari give menjadi konsep share value," katanya.
Ia juga menyebut pembangunan di Papua harus berbasis potensi lokal. Mengembangkan potensi itu tentunya bersifat terstruktur melibatkan masyarakat asli Papua.
"Orang asli Papua adalah mitra pembangunan pemerintah," katanya.
Baca Juga:
OPM Ancam Habisi Militer dan Warga Pendatang di Papua, Begini Reaksi Polri
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyebut, salah satu ukuran dalam pembangunan di Papua bisa dilihat dari rasio ASN dengan penduduk Papua 1:38.
Rasio ini dianggap lebih ideal dibanding daerah lain seperti Jawa 1:111, Sumatera 1:59, Sulawesi 1:43, dan Kalimantan 1:50.
Namun yang menjadi masalah mendasar adalah sebaran ASN di Papua yang terkonsentrasi di kota-kota.
"Ini membuat layanan publik dan fasilitas belum dapat menjangkau masyarakat secara merata," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
Kelompok Terafiliasi Tentara Pembebasan Papua dan KKB Dijerat Pidana Terorisme
