Legislator Tolak Legalisasi Kasino, Sebut Banyak Cara Lain Tingkatan Pendapatan Negara
Sabtu, 07 Juni 2025 -
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menolak wacana melegalkan praktik perjudian berupa kasino di Indonesia. Sebab, menurutnya, masih banyak cara lain untuk meningkatan pendapatan negara.
Hal itu disampaikan Hasbi dalam diskusi publik yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi' di Jakarta Selatan, Sabtu (7/6).
Diketahui, wacana legalisasi kasino di Indonesia sempat muncul dalam rapat Komisi XI DPR ketika membahas objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat dimaksimalkan.
"Kalau menurut saya begini, belum waktunya kita untuk melegalkan kasino di Indonesia. Karena potensi keuangan yang kita bisa ambil banyak dari sektor-sektor lain," ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatan pendapatan negara yakni penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi yang nilainya cukup besar.
Baca juga:
Legalisasi Kasino Bisa Jadi Alternatif Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak
Contoh lainnya seperti program pemerintah untuk mengambil 2 juta hektar lahan sawit. Hal itupun disebut bisa menambah pendapatan negara.
"Masih banyak yang kita bisa potensikan. Misalnya, dari hasil alam itu lebih diperketat," ungkapnya.
Selain itu, Hasbi juga menyampaikan alasan lain terkait wacana legalisasi kasino. Dikatakannya, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia masih belum siap jika dibandingkan dengan negara lain yang telah melegalkan.
"Karena sumber daya manusia di kita ini belum bisa seperti misalnya Singapura, atau United Arab Emirates. Kesadarannya belum seperti itu. Itu masalahnya," kata Hasbi.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Galih Kartasasmita, sempat melontarkan gagasan agar kasino dilegalkan di Indonesia. Menurutnya, sektor ini bisa menjadi sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekaligus menambah devisa.
Politikus Golkar itu mengutip contoh negara Uni Emirat Arab yang menempatkan kasino di kawasan ekonomi khusus terpisah dari pemukiman penduduk setempat. (Pon)
