Legislator Tolak Legalisasi Kasino, Sebut Banyak Cara Lain Tingkatan Pendapatan Negara

Frengky AruanFrengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Legislator Tolak Legalisasi Kasino, Sebut Banyak Cara Lain Tingkatan Pendapatan Negara

Diskusi “Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi”. (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menolak wacana melegalkan praktik perjudian berupa kasino di Indonesia. Sebab, menurutnya, masih banyak cara lain untuk meningkatan pendapatan negara.

Hal itu disampaikan Hasbi dalam diskusi publik yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi' di Jakarta Selatan, Sabtu (7/6).

Diketahui, wacana legalisasi kasino di Indonesia sempat muncul dalam rapat Komisi XI DPR ketika membahas objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat dimaksimalkan.

"Kalau menurut saya begini, belum waktunya kita untuk melegalkan kasino di Indonesia. Karena potensi keuangan yang kita bisa ambil banyak dari sektor-sektor lain," ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatan pendapatan negara yakni penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi yang nilainya cukup besar.

Baca juga:

Legalisasi Kasino Bisa Jadi Alternatif Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak

Contoh lainnya seperti program pemerintah untuk mengambil 2 juta hektar lahan sawit. Hal itupun disebut bisa menambah pendapatan negara.

"Masih banyak yang kita bisa potensikan. Misalnya, dari hasil alam itu lebih diperketat," ungkapnya.

Selain itu, Hasbi juga menyampaikan alasan lain terkait wacana legalisasi kasino. Dikatakannya, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia masih belum siap jika dibandingkan dengan negara lain yang telah melegalkan.

"Karena sumber daya manusia di kita ini belum bisa seperti misalnya Singapura, atau United Arab Emirates. Kesadarannya belum seperti itu. Itu masalahnya," kata Hasbi.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Galih Kartasasmita, sempat melontarkan gagasan agar kasino dilegalkan di Indonesia. Menurutnya, sektor ini bisa menjadi sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekaligus menambah devisa.

Politikus Golkar itu mengutip contoh negara Uni Emirat Arab yang menempatkan kasino di kawasan ekonomi khusus terpisah dari pemukiman penduduk setempat. (Pon)

#Legalisasi Kasino #Kasino #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan