Legislator PDIP ke Dirut Pertamina: Rakyat Marah Besar Karena Merasa Tertipu Bertahun-tahun

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Mufti Anam meluapkan kekecewaannya terhadap Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam rapat dengar pendapat (RDP) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).

Hal itu lantaran dalam paparan awal RDP, Simon sama sekali tidak menyinggung soal kasus korupsi di Pertamina. Padahal, Komisi VI, sudah menunggu rapat tersebut digelar selama berminggu-minggu.

"Jujur saja Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan terupdate soal Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan di kesempatan ini. Padahal kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu," ujarnya dengan nada tinggi.

Baca juga:

Jaksa Agung sebut BBM yang Dijual Pertamina Saat ini Tak Terkait Kasus Korupsi Migas

Selain kecewa atas kasus korupsi yang terjadi di Pertamina selama bertahun-tahun itu, Anam selaku anggota DPR juga kerap mendapat keluhan dari masyarakat dan orang-orang terdekatnya terkait kasus tersebut.

"Innalilahi wa innailaihi rajiun, Pak, di tengah bulan suci Ramadan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan, kami punya saudara, setiap hari kalau ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini," ungkapnya.

Ia lantas mengingatkan pada bulan Desember 2024 lalu, Komisi VI sudah mempertanyakan soal kualitas BBM Pertamina. Sampai pada akhirnya, apa yang dikhawatirkan legislator Senayan saat itu ternyata telah menjadi bom waktu yang saat ini meledak.

Baca juga:

Buntut Kasus BBM Oplosan, DPR Usul Pertamina Bagikan Pertamax Gratis

Oleh karena itu, Anam meminta Simon menjelaskan kepada Komisi VI terkait kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 1.000 triliun tersebut.

"Bahkan kemarin yang terupdate ditemukan juga kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta yang sudah berjalan sejak 2017, maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya," ujarnya.

Menurut Anama, jika benar sampai ada kontrak oplosan, maka hal ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur yang dilakukan oleh Pertamina.

"Karena selain membuat negara merugi, Pertamina juga telah menyakiti dan mengkhianati masyarakat," tutupnya. (Pon)