Laporkan Setnov, Siapakah Orang di Balik Sudirman Said?
Jumat, 20 November 2015 -
MerahPutih Politik - Skandal permintaan saham kepada Freeport Indonesia yang dilakukan oleh Setya Novanto (Setnov) belum jernih dan selesai. Kini bertambah isu dan polemik tentang siapa di balik Menteri ESDM Sudirman Said hingga berani melaporkan Setnov ke MKD DPR RI. Hal tersebut diungkapkan Ferdinan Hutahahean, Direktur Energy Watch Indonesia (EWI), dalam keterangannya kepada merahputih.com, Jumat (20/11).
"Isu tentang siapa di balik Setnov menjadi polemik baru setelah Menkopolhukan Luhut Panjaitan menyampaikan hal tersebut kepada publik tapi tidak berani menyebut siapa secara gamblang orang yang dia maksud. Beginikah sikap seorang Menkopolhukam? Sangat kita sayangkan jika Pak Luhut menciptakan isu baru dan menjadi kegaduhan baru padahal Luhut pernah bicara akan melibas siapa saja yang bikin gaduh," ujarnya.
Isu tentang orang di balik Sudirman Said juga menyeruak dari anggota DPR Efendi Simbolon. Ia secara terang-terangan menuding Ari Soemarno sebagai orang di belakang Sudirman dengan target menghantam Riza Chalid yang ikut hadir dalam pertemuan antara Setnov dan Maroef Sjamsoeddin dalam negosiasi ilegal kontrak Freeport.
"Apakah memang Sudriman disetir oleh Ari Soemarno? Ataukah nama yang diisukan oleh Luhut dan disebut Efendi sama? Tidak ada yang tau pasti dan pernyataan tersebut terlalu spekulatif. Namun terlepas dari itu benar atau tidak, bagi EWI saat ini jangan ada upaya pengaburan substansi masalah dari adanya upaya perampokan hak negara yang dilakukan oleh ketua DPR RI Setya Novanto bersama dengan Riza Chalid yang ikut hadir menjadi isu baru dalang di balik Sudirman," jelasnya.
EWI meminta kepada semua pihak agar tidak menimbulkan spekulasi apapun yang bisa mengaburkan substansi masalah. Ini skandal besar, jangan dialihkan substansinya menjadi isu liar yang tidak jelas.
"EWI juga mengkritisi sikap Menkopolhukam dan Wapres Jusuf Kalla yang berbeda pendapat tentang posisi Sudirman. Luhut menyatakan bahwa laporan Sudirman ke MKD tidak mendapat restu presiden, berbeda dengan Wapres yang menyatakan Sudirman sudah lapor presiden," sambungnya.
Perbedaan pernyataan tersebut menurut Ferdinan justru menunjukkan indikasi bahwa semua ini adalah perseteruan antara Wapres dan Menkopolhukam.
"Kami mendesak presiden agar angkat bicara dan menuntaskan masalah ini secara transparan dan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Jokowi jangan mengambil sikap acuh karena akan menimbulkan persepsi liar di tengah publik," pungkasnya. (aka)
BACA JUGA:
