MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menunjuk Wakil Bupati Pemalang Nurkholes sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati. Penunjukan Plt Bupati Pemalang tersebut dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Anom Widiyantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan penunjukan Plt Bupati telah diproses dan ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku. Penunjukan Plt ini dilakukan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal.
“Sudah ditandatangani Plt Bupati Pemalang. Karena begitu ditetapkan (tersangka) harus tidak boleh ada kekosongan,” kata Sumarno, Kamis (30/7).
Menurut Sumarno, langkah cepat tersebut dilakukan agar persoalan hukum yang menjerat kepala daerah tidak berdampak pada jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. “Apa pun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan yakni jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” kata dia.
Baca juga:
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Senilai Rp2,7 Miliar
Selain menunjuk Plt Bupati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan meninjau kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Sumarno mengaku dijadwalkan bertemu dengan Wakil Bupati Nurkholes untuk memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan efektif dan program pelayanan publik tidak mengalami hambatan.
Di sisi lain, Sumarno menyoroti pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, kasus hukum yang kembali menjerat kepala daerah harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjauhi praktik korupsi.
“Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus,” tegasnya.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur Ahmad Luthfi selama ini terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui supervisi dan penguatan tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota. Fokus pengawasan diarahkan pada sektor-sektor yang selama ini dinilai rawan penyimpangan, seperti pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.
“Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan dalam Kasus OTT Pemalang, Libatkan Pegawainya