KPK Tahan Bekas Dirut PTPN XI Diduga Gelembungkan Harga Pengadaan Tanah
Senin, 13 Mei 2024 -
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan bekas Direktur Utama (Dirut) PT Perkebunan Nusantara atau PTPN XI, Mochamad Cholidi, Senin (13/5).
Cholidi ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan hak guna usaha (HGU) oleh PTPN XI.
Selain Cholidi, KPK juga menahan eks Kadiv Umum, Hukum, dan Aset PTPN XI Mochamad Khoiri dan Komisaris Utama PT Kejayan Mas, Muhcin Karli, dalam kasus serupa.
"Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka masing-masing selama 20 hari pertama," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5).
Baca juga:
KPK Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi PTPN XI, 3 Orang Langsung Ditahan
Alex menerangkan, Cholidi dan Khoiri ditahan mulai 13 Mei 2024 hingga 1 Juni 2024, sedangkan Karli ditahan mulai tanggal 8 Mei 2024 hingga 27 Mei 2024. Ketiganya ditahan di Rutan Cabang KPK.
Kasus korupsi ini bermula dari adanya pengajuan surat penawaran lahan seluas 79,5 hektare di Pasuruan seharga Rp 125.000 per meter persegi dari Kejayan Mas kepada PTPN XI pada 2016.
Selaku direktur PTPN XI, Cholidi menyetujui penawaran tersebut dan memerintahkan Khoiri menyusun surat keputusan tim pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri PTPN XI.
"Dalam waktu singkat dan tanpa kajian mendalam kaitan kelayakan kondisi lahan, MC (Mochamad Cholidi) langsung memerintahkan MK (Mochamad Khoiri) untuk segera memproses dan menyiapkan pengajuan anggaran senilai Rp 150 miliar," jelas Alex.
Cholidi, Khoiri dan Karli menyepakati nilai harga Rp 120.000 per meter persegi. Padahal merujuk keterangan kepala desa setempat nilai pasar lahan hanya berkisar Rp 35.000 sampai Rp 50.000 per meter persegi.
"Atas perintah MC dan MK, dibuatkan dokumen fiktif berupa laporan akhir kajian kelayakan lahan calon lokasi budidaya tebu PG Kedawoeng sebagai salah satu kelengkapan dokumen pencairan pembayaran uang muka termasuk pelunasan yang ditujukan pada Divisi Keuangan PTPN XI," beber Alex.
Baca juga:
4,5 Jam Diperiksa KPK, Windy Idol Mengaku Dicecar 7 Pertanyaan
Selain menggelembungkan harga tanah, Cholidi juga tetap memaksa membeli lahan walaupun tidak layak untuk ditanami tebu karena faktor keterbatasan lereng, akses, dan air.
Selain itu, kata Alex, terdapat uang sebesar Rp 1 miliar yang dibagikan ke berbagai pihak di PTPN IX karena mendukung kelancaran proses transaksi.
"Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP akibat pengadaan dimaksud senilai Rp 30,2 miliar," katanya. (Pon)
