Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Paling Sulit Dibuktikan

Minggu, 17 Maret 2024 - Soffi Amira

MerahPutih.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan, kekerasan seksual, mulai dari daring dan luring, menjadi kasus yang paling sulit dibuktikan. Sebab, dampaknya tidak terlihat secara langsung.

“Kekerasan seksual itu efeknya paling besar, tapi paling sulit dibuktikan. Bagi korban seperti mengukir di atas batu, sementara bagi pelaku seperti mengukir di atas air,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah, Sabtu (16/3).

Baca juga:

Dampak Besar Kekerasan Seksual terhadap Kesehatan Fisik

Bagi korban, kata Alimatul, kekerasan seksual memberi dampak negatif dengan derajat keparahan yang berbeda-beda. Bahkan, tak jarang dampak negatif itu menjadi permanen, meski telah melewati proses pemulihan.

Dampak negatif tersebut bisa meliputi perasaan tidak aman, takut, malu, bersalah, pemberian label negatif, kesulitan membangun hubungan sosial, merasa terisolasi, tidak percaya diri, marah, hingga depresi akut.

Pihaknya juga menyimpulkan, laporan kasus kekerasan seksual yang tidak diproses secara tuntas dapat memberikan dampak negatif yang kemungkinan mengancam nyawa korban.

Baca juga:

Komnas Perempuan Sebut KDRT Jadi Kasus Kekerasan Terbanyak yang Dilaporkan

Laporan kekerasan seksual tidak diproses hingga tuntas
Laporan kekerasan seksual tidak diproses hingga tuntas. Foto: Unsplash/Mika Baumeister
>Melihat hal tersebut, ia mengingatkan adanya piramida budaya perkosaan yang kerap kali dimulai dari pewajaran kasus kekerasan seksual oleh lingkungan, karena dianggap candaan hingga akhirnya berujung pada perkosaan dan pembunuhan korban. Sebab, pelaku tidak diproses hukum sedari awal.

“Jangan lupa, perkosaan bahkan sampai pembunuhan itu sering bermula dari candaan seksis yang diwajarkan lingkungan padahal itu sudah termasuk kekerasan seksual bagi korban karena sudah membuat tidak nyaman dan aman, tapi terus dilakukan pelaku karena tidak mendapat efek jera,” jelasnya.

Ia pun menegaskan, agar aparat penegak hukum (APH) mengedepankan keberpihakan sekaligus pemenuhan hak-hak korban dalam memproses laporan kasus kekerasan seksual, bahkan yang sekalipun dianggap remeh oleh masyarakat. (*)

Baca juga:

Langkah Orang Tua Hindarkan Anak 5 Tahun Jadi Pelaku Pelecehan Seksual

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan