Kasus BLBI, KPK Dalami Peran Eks Menko Perekonomian Dorodjatun
Kamis, 04 Juli 2019 -
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Hari ini penyidik memeriksa mantan Menteri Koordinator Perkonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti sebagai saksi untuk tersangka Sjamsull Nursalim.
Penyidik mendalami peran dan pengetahuan Dorodjatun soal surat-surat yang diterbitkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Dorodjatun yang kini menjadi Guru Besar Emiritus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) itu diketahui merupakan mantan Ketua KKSK.
"KPK mendalami peran dan pengetahuan saksi sebagai Menko Perekonomian RI sekaligus sebagai ketua KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) 2001–2004," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (4/7).
Baca Juga: KPK: Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Belum Daluarsa
Pemeriksaan Dorodjatun pada Kamis ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan KPK pada Selasa (2/7).
Seusai diperiksa penyidik, Menko Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri itu memilih irit bicara saat dikonfirmasi awak media soal materi pemeriksaannya kali ini.
"Tanya KPK saja lah, pokoknya selesai pemeriksaan sebagai saksi saja," singkat Dorodjatun.
Nama Dorodjatun muncul dalam surat dakwaan Jaksa KPK terhadap mantan Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. Dorodjatun yang saat itu menjabat Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) disebut Jaksa sebagai pihak yang turut bersama-sama Syafruddin, Sjamsul dan Itjih telah merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004.
Baca Juga: Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Seret-Seret Eks Menko Dorodjatun
Diketahui, KPK telah menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun dari penerbitan SKL BLBI.
Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana penjara dan dendaRp1 miliar subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding.
Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
