Hampir 3 Ribu Personel Gabungan Jaga Demo Buruh di Gedung DPR/MPR
Rabu, 12 Februari 2020 -
Merahputih.com - 2.653 personel gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan aksi massa kelompok buruh di depan Gedung DPR/MPR. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto, pengamanan akan ditempatkan di tiga zona.
"Sekitaran DPR/MPR sama pintu 10 Senayan," jelas Heru kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (12/2).
Baca Juga
Heru menambahkan, massa yang hadir dari kelompok buruh mencapai 10 ribu. "Kalau data yang masuk ke kita ada 4 ribu lebih yang bergerak. Itu berasal dari DKI, dari Tangerang, Bekasi dan Bandung," kata Heru.
Tuntutan mereka sama, yakni soal RUU Omnibus Law yang dianggap merugikan kelompok buruh. "Mereka menuntut kejelasan. Karena memang sampai sekarang draftnya belum mereka terima," ungkap Heru Novianto.
Apabila akses tersumbat oleh massa, jalanan di belakang DPR bakal dibuat satu arah. "Supaya arus dari arah Hotel Mulia berjalan lancar hingga tak terjadi sumbatan," jelas Heru.
Ia sudah meminta kepada pihak penanggungjawab aksi agar menjaga anak buahnya tak berbuat ulah seperti masuk ke jalan tol. "Di depan DPR sementara tak ada pengalihan arus. Kesepakatan dari mereka aksi ini aksi damai. Mereka tak akan menutup jalan tol maupun Busway. Sehingga jalur tetap kami buka sehingga masyarakat bisa beraktifitas," jelas Heru.
Massa juga akan bertemu anggota Dewan untuk beraudiensi dengan para legislator. "Janjinya jam 14.00 selesai. Semoga sebelum jam 17.00 sudah selesai agar tak menggangu masyarakat yang beraktifitas," kata Heru. S
Dandim 0501/JP BS Kolonel (Inf) Wahyu Yudhayana mengatakan, ada 5 SSK TNI yang diterjunkan mengamankan aksi ini. "Ada sekitar 500 anggota TNI yang turun. Dari Kodam Jaya dan gabungan lainnya. Kami bantu Polri melakukan pengamanan," kata Wahyu Yudhayana. P
Baca Juga
Buruh Tolak Omnibus Law Geruduk DPR, Polisi Jamin tak Ada Pengalihan Arus
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, dalam aksi ini para buruh menuntut agar diikutsertakan dalam pembahasan aturan baru tersebut.
“Kami meminta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan omnibus law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal omnibus law," ujar dia.
Andi menilai, hingga kini kaum buruh belum mendapatkan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR.
“Aksi (unjuk rasa) adalah pilihan terakhir kami ketika seluruh cara sudah kami tempuh," kata dia.
Andi menjamin aksi buruh akan berlangsung dengan tertib dan damai. Apalagi koordinasi dengan pihak kepolisian sudah dilakukan secara intensif. (Knu)
