Buruh Tolak Omnibus Law Geruduk DPR, Polisi Jamin tak Ada Pengalihan Arus

MerahPutih.com - Kepolisian menerjunkan 650 personel gabungan untuk mengamankan demo buruh di depan Gedung DPR/MPR. Ribuan buruh itu berdemo mengkritik rencana penerbitan RUU Omnibus Law.

"Sekitar 650 itu gabungan Polri dan TNI. Ditempatkan di seputaran Gedung DPR/MPR dan di simpang Ladokgi," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto, kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (13/1).

Baca Juga:

Jokowi Minta Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dipamerkan ke Publik

Heru mengakui massa yang datang diinformasikan sekitar seribu orang dari Jabodetabek. Namun, dia memastikan massa yang akan beraksi siang hari ini tak akan membuat adanya pengalihan arus di seputaran Gedung DPR/MPR

"Belum ada rencana pengalihan arus," tegas perwira polisi berpangkat melati tiga itu.

Heru berpesan agar massa tidak melakukan tindakan di luar batas toleransi untuk mencegah terjadinya bentrokan. Misalnya, kata dia, massa memblokade jalan sehingga mengganggu masyarakat. "Jika masih dalam koridor yang ada kita layani mereka (massa)," tutup Kapolres.

Baca Juga:

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Picu PHK Massal Jutaan Tenaga Kerja

Sementara itu, Sekjen KASBI Sunar mengatakan ada sekitar 1.500 orang yang akan mengikuti unjuk rasa. Massa datang dari Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung dan Indramayu. Massa, kata dia, menuntut akan melakukan audiensi dengan Balegnas DPR terkait pasal-pasal di Omnibus Law.

"Sebab jika dicermati dari pasal-pasal yang kami dapatkan justru mengarah pada penghilangan jaminan kepastian kerja, perusahaan mudah merekrut pekerja tapi mudah mem PHK, pengurangan hak-hak buruh, upah murah, penghilangan sanksi pidana bagi pengusaha pelanggar hak nirmatif buruh, pengurangan klaim dan fungsi jaminan sosial, pembatasan demokrasi hak berserikat dan berpendapat," papar Sekjen KASBI itu. (Knu)

Baca Juga:

Omnibus Law Dianggap Memiskinkan Tenaga Kerja