GP Ansor dan Muhammadiyah Minta Tokoh Adat dan Masyarakat Papua Jangan Termakan Provokasi
Senin, 02 September 2019 -
MerahPutih.com - Konflik Papua pasca insiden rasisme di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang masih menegangkan. Selain tewasnya beberapa orang di Papua akibat unjuk rasa, sejumlah mahasiswa asal bumi Cenderawasih itu justru malah ditangkapi karena tuduhan makar.
Gerakan Pemuda Ansor meminta kepada semua stakeholder untuk bisa menahan diri dan menangkal berbagai potensi penyebaran provokasi dan berita bohong di kalangan masyarakat.
Baca Juga
Kapolri Perintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat Larang Warga Demonstrasi
“Meminta kepada setiap komponen masyarakat Papua melalui tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah, untuk dapat saling menenangkan diri dan tidak terprovokasi oleh isu apapun, karena proses hukum terkait diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya sedang berjalan,” ujar Ketua Umum GP Ansor Gus Cholil Yaqut kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/9).
Sedangkan, Ketua Umum DPP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto meminta kepada semua masyarakat untuk menahan diri agar tidak menyebarluaskan informasi yang tidak jelas kepada masyarakat. Kondisi ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas nasional.
“Meminta kepada setiap komponen masyarakat Indonesia di manapun berada agar tidak menyebarkan konten-konten negatif yang dapat memanaskan situasi di Papua, Papua Barat, maupun di tempat lainnya,” kata Sunanto.
Baca Juga
Kapolri Ungkap Ada Dugaan Keterlibatan Pihak Asing dalam Kerusuhan Papua
Kemudian, pria yang karib disapa Cak Nanto itu juga mendesak penegakan hukum yang tegas dalam kasus Papua tersebut.
“Mendesak pemerintah mengungkap dan mengusut tuntas semua pelaku tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya (pelaku maupun aktor intelektual),” ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri, Jenderal Tito Karnavian mengaku hasil intelijen menunjukkan ada keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua.
Saat ini, Polri berkoordinasi dengan para stakeholder, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk menyikapi keterlibatan pihak asing tersebut.
Baca Juga
"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional. Jadi kita harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerjasama kita dengan Ibu Menlu dan jaringan intelijen," kata Tito. (Knu)
