Lupakan Dulu Sisi Kontroversialnya! PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Fokus pada Jasa-Jasa Soeharto Demi Kepentingan Bangsa dan Negara

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Lupakan Dulu Sisi Kontroversialnya! PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Fokus pada Jasa-Jasa Soeharto Demi Kepentingan Bangsa dan Negara

Ilustrasi: Sejumlah peserta membawa foto Pahlawan Nasional saat Parade Surabaya Juang 2025 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/11/2025). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/YU

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap pengangkatan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Dukungan ini didasarkan pada besarnya jasa-jasa beliau terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad menegaskan bahwa Soeharto adalah tokoh kunci dalam sejarah Indonesia. Soeharto juga layak mendapatkan penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya, baik selama masa revolusi kemerdekaan maupun saat memimpin negara.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya.

Baca juga:

Koalisi Sipil: Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Bentuk Pemutihan Dosa Orba

Jasa dan Kontribusi Soeharto

Menurut Dadang Kahmad, Soeharto memiliki peran signifikan dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk partisipasinya dalam perang gerilya dan peran sentral dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Peristiwa ini dianggap sebagai momentum strategis yang mengukuhkan pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional.

Selama menjabat sebagai presiden, Soeharto dinilai berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan yang terencana, seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang sukses mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan kepemimpinan Soeharto, lanjut Dadang, di antaranya terlihat dari pencapaian swasembada beras pada dekade 1980-an, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, serta terjaganya stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan selama masa Orde Baru.

Muhammadiyah menekankan bahwa dalam menghargai jasa kepahlawanan, fokus utama haruslah pada kepentingan bangsa dan negara, tanpa terpengaruh oleh perbedaan politik, serta mengesampingkan kekurangan atau kesalahan pribadi tokoh tersebut.

Kementerian Sosial (Kemensos) sendiri telah mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) pada tahun ini untuk dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, memastikan sebagian besar nama yang diusulkan adalah hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya. Proses penetapan ini dilakukan melalui seleksi berlapis yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

Baca juga:

Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Pemerintah Klaim tak Terbukti Lakukan Pelanggaran HAM dan Genosida

Selain Soeharto, tokoh-tokoh besar lain yang turut diusulkan antara lain Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin, KH Bisri Syansuri, Syaikhona Kholil Bangkalan, serta Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujar Dadang Kahmad.

#Muhammadiyah #Soeharto #Pahlawan #Pahlawan Nasional #Gelar Pahlawan Nasional
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Lupakan Dulu Sisi Kontroversialnya! PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Fokus pada Jasa-Jasa Soeharto Demi Kepentingan Bangsa dan Negara
Kemensos juga mengusulkan 40 nama lain, termasuk Gus Dur dan Marsinah.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Lupakan Dulu Sisi Kontroversialnya! PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Fokus pada Jasa-Jasa Soeharto Demi Kepentingan Bangsa dan Negara
Berita Foto
Aksi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto di Depan Gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta
Aksi massa memasang poster tolak gelar pahlawan untuk Soeharto di Depan Gedung Kementerian Kebudayaan, Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto di Depan Gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta
Indonesia
Koalisi Sipil: Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Bentuk Pemutihan Dosa Orba
Usulan Gelar Pahlawan Soeharto bukan hal baru, namun mendapatkan momentum pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Koalisi Sipil: Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Bentuk Pemutihan Dosa Orba
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Pemerintah Klaim tak Terbukti Lakukan Pelanggaran HAM dan Genosida
Menteri Kebudayaan mengatakan Soeharto telah memenuhi syarat sebagai penerima gelar pahlawan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Pemerintah Klaim tak Terbukti Lakukan Pelanggaran HAM dan Genosida
Indonesia
Penyintas Tragedi Tanjung Priok Nilai Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bentuk Ketidakadilan
Penolakan tersebut datang bukan karena sekadar luka di masa lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Penyintas Tragedi Tanjung Priok Nilai Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bentuk Ketidakadilan
Indonesia
PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Dapat Gelar Pahlawan Nasional
PBNU mengapresiasi langkah kementerian Sosial di bawah Menteri Saifullah Yusuf yang tengah selesai memproses sejumlah tokoh yang lantas sudah diserahkan ke Dewan Gelar untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
 PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Koalisi Sipil Tolak Usul Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, tak Semua Presiden Layak
Pemberian gelar tersebut dinilai sebagai bentuk pemutihan sejarah kelam yang terjadi di masa Orde Baru.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Koalisi Sipil Tolak Usul Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, tak Semua Presiden Layak
Indonesia
Soeharto dan Gus Dur Layak Jadi Pahlawan Nasional
Adapun proses pengusulan pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat kemudian dibahas oleh tim peneliti dan pengkaji gelar pusat (TP2GP) dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Soeharto dan Gus Dur Layak Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Romo Magnis Sebut Soeharto tak Layak Jadi Pahlawan: Dia Korupsi Besar-Besaran
Tindakan Soeharto selama kepemimpinannya justru memperkaya keluarganya, kerabatnya, dan dirinya sendiri.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Romo Magnis Sebut Soeharto tak Layak Jadi Pahlawan: Dia Korupsi Besar-Besaran
Indonesia
Tegas Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Marzuki Darusman: Cermin Pengabaian HAM dan Reformasi
Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, menyebutnya simbol kekerasan Orde Baru dan pelanggaran HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Tegas Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Marzuki Darusman: Cermin Pengabaian HAM dan Reformasi
Bagikan