Dari Akademisi hingga Diplomat, Kiprah Prof. Mochtar Kusumaatmadja Kini Diabadikan sebagai Pahlawan Nasional

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Dari Akademisi hingga Diplomat, Kiprah Prof. Mochtar Kusumaatmadja Kini Diabadikan sebagai Pahlawan Nasional

Pahlawan Nasional Mochtar Kusumaatmadja. (Foto: Dok. Kantor Komunikasi Unpad)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tokoh hukum dan diplomat Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berkat dedikasi dan perjuangannya dalam memperjuangkan kedaulatan hukum dan wilayah laut Indonesia di kancah internasional.

Lahir di Jakarta pada 17 Februari 1929, Mochtar dikenal sebagai akademisi dan pemikir hukum yang berperan besar dalam membentuk identitas hukum nasional serta politik luar negeri Indonesia.

Jejak Pendidikan dan Akademik

Setelah menamatkan pendidikan hukum di Universitas Indonesia, Mochtar melanjutkan studi ke Yale Law School dan meraih gelar LL.M. pada 1956. Ia kemudian meraih gelar Doktor Hukum di Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 1962, serta melanjutkan studi post-doktoral di Harvard Law School dan University of Chicago.

Dalam karier akademiknya, Mochtar mengabdi sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, sempat menjabat Dekan Fakultas Hukum, dan akhirnya menjadi Rektor ke-5 Universitas Padjadjaran.

Baca juga:

Dari Penumpas G30S PKI hingga Pahlawan Nasional: Jejak Perjuangan Sarwo Edhie Wibowo

Kiprah di Pemerintahan dan Diplomasi

Mochtar Kusumaatmadja kemudian dipercaya menjabat sebagai Menteri Kehakiman (1974) dan Menteri Luar Negeri (1978–1988) dalam Kabinet Pembangunan III dan IV.

Dalam kapasitasnya sebagai diplomat, Mochtar memainkan peran penting dalam memperjuangkan konsep Negara Kepulauan (Archipelagic State) dan Wawasan Nusantara agar diakui oleh dunia internasional.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 mengakui konsep tersebut secara resmi, setelah perjuangan panjang diplomasi Indonesia selama 25 tahun (1957–1982).

Perjuangan Mengubah Hukum Laut Dunia

Konsep Negara Kepulauan yang diperjuangkan Mochtar menentang Ordonansi Laut Belanda 1939, yang membatasi wilayah laut Indonesia. Melalui Deklarasi Djuanda 1957 dan perjuangan diplomatik berkelanjutan, Mochtar menegaskan bahwa laut adalah pemersatu bangsa, bukan pemisah.

Berkat perjuangan tanpa henti tersebut, Konvensi Hukum Laut 1982 akhirnya berlaku efektif pada 16 November 1994, menjadikan wilayah perairan Indonesia bertambah 3 juta kilometer persegi — sehingga total wilayah kedaulatan RI menjadi 8 juta kilometer persegi.

Baca juga:

Dari Pabrik Porong ke Istana Negara, Profil dan Perjuangan Marsinah hingga Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional

Kecintaan pada Catur dan Dunia Hukum

Di sela kesibukannya sebagai Menteri, Mochtar dikenal gemar bermain catur. Pada 1985, ia bahkan terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi).

Selain itu, Mochtar mendirikan kantor hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK) — kantor hukum pertama di Indonesia yang mempekerjakan pengacara asing, menandai langkah maju dalam praktik hukum nasional.

Salah satu warisannya yang paling terkenal adalah definisi hukum yang kini menjadi dasar pengajaran di banyak fakultas hukum di Indonesia:

“Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.”

Baca juga:

Soeharto Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional, dari Prajurit PETA hingga Presiden 32 Tahun

Prof. Mochtar Kusumaatmadja wafat pada usia 92 tahun, Minggu 6 Juni 2021 pukul 09.00 WIB, di kediamannya di Jalan Belitung, Jakarta Selatan.

Namanya kini resmi tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan nasional yang mengukuhkan kedaulatan maritim Indonesia. (Knu)

#Pahlawan Nasional #Gelar Pahlawan Nasional #Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dari Akademisi hingga Diplomat, Kiprah Prof. Mochtar Kusumaatmadja Kini Diabadikan sebagai Pahlawan Nasional
Prof. Mochtar Kusumaatmadja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas perjuangannya memperjuangkan konsep Negara Kepulauan Indonesia di dunia internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Dari Akademisi hingga Diplomat, Kiprah Prof. Mochtar Kusumaatmadja Kini Diabadikan sebagai Pahlawan Nasional
Indonesia
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Gus Dur dan Syaikhona Kholil jadi pahlawan nasional. PKB pun mengapresiasi keputusan pemerintah yang memberikan gelar tersebut.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Indonesia
Ubedilah Badrun Sebut Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bukti Bangsa Kehilangan Moral dan Integritas
Tanda bahwa bangsa Indonesia tengah kehilangan ukuran moral dan integritas dalam bernegara. ?
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Ubedilah Badrun Sebut Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bukti Bangsa Kehilangan Moral dan Integritas
Indonesia
Soeharto & Marsinah Barengan Jadi Pahlawan Nasional, SETARA Institute Kritik Prabowo Manipulasi Sejarah
"Mana mungkin Marsinah dan Soeharto menjadi pahlawan pada saat yang bersamaan," kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Soeharto & Marsinah Barengan Jadi Pahlawan Nasional, SETARA Institute Kritik Prabowo Manipulasi Sejarah
Indonesia
Aktivis Reformasi Sebut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Bentuk Pengaburan dan Amnesia Sejarah Bangsa
Gelar kepahlawanan bukan sekadar bentuk penghargaan individual, melainkan mekanisme moral kolektif sebuah bangsa.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Aktivis Reformasi Sebut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Bentuk Pengaburan dan Amnesia Sejarah Bangsa
Indonesia
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Pimpinan Komisi XIII DPR menyinggung soal pelanggaran HAM Orde Baru. Hal ini buntut dari pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Indonesia
Ahli Waris 10 Pahlawan Nasional Baru Terima Rp 57 Juta dari Negara, Termasuk Keluarga Cendana
Uang Rp 57 juta itu diberikan negara kepada semua keluarga ahli waris Pahlawan Nasional tanpa terkecuali.
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Ahli Waris 10 Pahlawan Nasional Baru Terima Rp 57 Juta dari Negara, Termasuk Keluarga Cendana
Indonesia
Mensos Akui Nama BJ Habibie Telah Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, tapi belum Disetujui Tahun Ini
Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan usulan pengajuan nama BJ Habibie menjadi Pahlawan Nasional berasal dari masyarakat
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Mensos Akui Nama BJ Habibie Telah Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, tapi belum Disetujui Tahun Ini
Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Kakak Marsinah Titip Pesan Kepada Presiden Prabowo Subianto: Hapus Total Sistem Outsourcing
Kakak Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara untuk menghapus total praktik outsourcing demi stabilitas rumah tangga buruh
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Kakak Marsinah Titip Pesan Kepada Presiden Prabowo Subianto: Hapus Total Sistem Outsourcing
Bagikan