Kapolri dan Panglima TNI bakal Ngantor di Papua

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 01 September 2019
Kapolri dan Panglima TNI bakal Ngantor di Papua

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berada di Papua hingga kondisi keamanan dan ketertiban sudah dapat dipastikan kondusif. Tito akan berangkat pada Senin (2/9) esok.

"Untuk mengendalikan betul-betul situasi terkendali dan melakukan langkah penegakan hukum," kata Tito usai acara HUT Polwan ke-71 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9)

Baca Juga

Dugaan Polisi Terkait Tewasnya Lima Pendemo di Deiyai

Tito menerangkan sejauh ini TNI-Polri telah menggelar 6.000 personelnya di Papua dan Papua Barat. Tito juga menuturkan TNI-Polri juga telah menyiagakan pesawat dan helikopter untuk berjaga-jaga bila diperlukan.

Kapolri
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: MP/Kanu

"Ada di Jayapura, Manokwari, Sorong, kemudian di Paniai, Deiyai, di Nabire kemudian di Fakfak. Tapi kita standby-kan juga pesawat dari Polri maupun TNI, termasuk heli kalau seandainya diperlukan," ucap dia.

Baca Juga

Polisi Tetapkan 30 Perusuh di Papua sebagai Tersangka

Tito memperkirakan berkantor di Papua selama sepekan. Eks Kapolda Papua ini memastikan penindakan hukum berjalan jika masih terjadi kerusuhan.

"Saya akan paling tidak mungkin empat, lima hari, seminggu akan ada di situ sampai situasi benar-benar aman. Kalau tidak (kunjung kondusif), kurang (pasukan), saya akan menambahkan pasukan. Dan kalau ada yang melakukan kerusuhan, kita akan tegakkan hukum pada mereka," ujar Tito yang mengenakan pakaian olah raga ini.

Baca Juga

500 Marinir dan Dua SSK Yonif 501 Kostrad Dikirim ke Jayapura

Tito menyampaikan situasi keamanan di Papua jauh lebih kondusif hari ini dibandingkan beberapa hari lalu berkat pendekatan dialog dengan para tokoh masyarakat, agama dan adat. (Knu)

#Kapolri #Tito Karnavian #Panglima TNI Hadi Tjahjanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Izinnya telah ditolak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, karena wilayahnya tengah mengalami bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Bagikan