MerahPutih.com - Rencana program vaksinasi berbayar berpotensi menjadi bumerang bagi upaya bersama untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity).
Anggota Komisi VI DPR Amin Ak meminta program vaksinasi berbayar sebaiknya dibatalkan.
Sebab, program ini bisa menjadi bumerang bagi rencana pemerintah untuk mencapai kekebalan kelompok melalui vaksinasi.
Baca Juga:
Vaksinasi Berbayar Dinilai Bentuk Inkonsistensi dan Ingkar Janji Pemerintah
“Sekarang saja banyak masyarakat di daerah tertentu yang kesulitan mengakses vaksin gratis, apalagi distribusi vaksin masih bersifat Jawa sentris,” kata Amin kepada wartawan, Selasa (13/7).
Amin menilai, menjadi inkonsistensi kebijakan jika kemudian Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes No 19 tahun 2021 sebagai perubahan kedua Permenkes No 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi.
Dalam Permenkes 19 Tahun 2021 diatur vaksinasi gotong royong bisa diberikan kepada individu dan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan atau vaksin berbayar.
"Sudah semestinya kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat bukan kemudian memunculkan aturan vaksin berbayar," tutur Amin.
Ia menuturkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Kimia Farma mau bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperbanyak vaksin gotong royong, maka konteksnya harus tetap memberikan layanan vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Dalam hal ini biaya vaksin maupun layanan vaksinasinya merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab swasta atau korporasi,” urai Amin.
Amin melihat, upaya percepatan vaksinasi dengan target capaian 70 persen dari warga negara, supaya tercipta kekebalan komunal, sangat tergantung pada kesadaran dan animo masyarakat untuk divaksin.
“Pemberian vaksin secara gratis untuk rakyat, selain bentuk tanggung jawab negara bagi keselamatan warganya, juga untuk memperbesar animo masyarakat agar mau divaksin,” kata Amin.
Dalam perkembangannya memang dibuka peluang pihak swasta atau perusahaan menyediakan vaksin sendiri yang diberikan gratis kepada karyawan dan keluarga mereka.
"Jadi, Vaksinasi Gotong Royong adalah bentuk komitmen swasta atau korporasi untuk membantu pemerintah mempercepat vaksinasi,” papar Amin.
Baca Juga:
Erick Sebut Pengadaan Vaksin Gotong Royong dari Pinjaman Korporasi Holding Farmasi BUMN
Selain itu, pemerintah juga harus membuat aturan rinci tentang distribusi vaksin swasta agar tidak hanya orang yang memiliki uang mampu mengaksesnya.
Akan jauh lebih baik jika jejaring apotek Kimia Farma yang tersebar luas di seluruh Indonesia dapat memfasilitasi vaksin gratis.
"Tujuannya untuk masyarakat guna mempercepat dan mempermudah rakyat mengakses program vaksinasi,” pungkas politikus PKS ini. (Knu)
Baca Juga:
Wagub DKI Klaim Vaksinasi di Jakarta Lebihi Target Pemerintah Pusat