Merahputih.com - Kabar mengejutkan mengguncang jagat maya saat jutaan data sensitif mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi diduga bocor dan diperjualbelikan di pasar gelap internet alias dark web.
Isu krusial ini mencuat setelah unggahan di media sosial menampilkan tangkapan layar data pribadi yang diklaim milik pengguna Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) yang tentu saja memicu kekhawatiran massal mengenai keamanan privasi di institusi pendidikan.
Baca juga:
Data Pribadi Pelamar Kerja Kemkomdigi Bocor, Tautan Diklaim Sudah Ditutup
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk segera merespons indikasi kebocoran tersebut. Ia menekankan bahwa jumlah data yang terdampak sangat fantastis.
"Konon katanya dijualbelikan di forum dark web. Ada sudah 58 juta data diperjualbelikan. Nah ini kalau PDDIKTI juga seperti itu, ini berbahaya," tegas Fikri dalam keterangannya, Selasa (10/2).
Politisi dari Fraksi PKS tersebut juga mendesak kementerian untuk melakukan validasi segera guna memastikan apakah informasi tersebut merupakan fakta atau sekadar isu belaka.
Ia menggarisbawahi bahwa jika data tersebut benar-benar nyata, maka integritas dunia pendidikan tinggi sedang dalam ancaman serius.
"Atau mudah-mudahan sih ini hoaks ya, mudah-mudahan tidak nyata. Tetapi kalau nyata betul, dan ini apalagi di pendidikan tinggi, ini berbahaya ini," jelas dia.
Pemerintah Janji Perketat Benteng Siber
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar Mangihut Simatupang, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan sistem pertahanan digital kementerian. Pihaknya mengaku telah mengidentifikasi adanya upaya peretasan yang menyasar perlindungan data pribadi.
Baca juga:
10 Ribu Mahasiswa Dikerahkan Pulihkan Dampak Banjir Sumatera, Terbanyak ke Aceh Tamiang
"Nah ini sangat berbahaya sekali kalau memang data-data di dalam PDDIKTI mengalami kebocoran. Terima kasih, Pak, ini akan kami formulasikan," ujar Togar menanggapi masukan dari anggota dewan.
Togar menambahkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama dalam agenda kerja mendatang. Kementerian berencana menyusun strategi keamanan siber secara khusus untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.