Agun Gunandjar : Saya Menolak Keputusan Munas Golkar
Kamis, 04 Desember 2014 -
MerahPutih Politik- Agun Gunandjar Sudarsa, Politisi senior Partai Golkar tidak terima dengan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) partai Golkar ke-9 di Bali yang memecat dirinya dan belasan kader beringin lainnya.
Menurutnya, pelaksanaan Munas di Bali tidak sah dan melanggar AD/ART partai. Ia menegaskan, bahwa pemecatan dirinya tidak sah, ilegal dan melanggar hukum.
"Karena sejak awal kami menyatakan bahwa Munas ke-9 di Bali itu Munas yang tidak sah, Munas yang melanggar AD/ART. Pemecatan yang dilakukan semakin menguatkan tekad dan semangat kami, bahwa penyelamatan partai adalah sesuatu yang niscaya dilakukan," kata Agun saat dihubungi via BlackBerry Messenger, Jakarta, Kamis (4/12).
Anggota Komisi II DPR RI tersebut menambahkan, pihaknya bersama dengan rekan satu partai yang dipecat akan terus berjuang menyelamatkan partai dari oligarki, atas tindakan yang ‘seenaknya’ oleh pihak-pihak tertentu.
"Untuk itu Munas konstitusional sesuai AD/ART, kami merencanakannya di tahun depan. Dalam rangka penyelamatan dan kejayaan partai Golkar," kata Agun.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Munas ke-9 Partai Golkar di Nusa Dua Bali, memutuskan untuk memecat 17 orang anggota. Diantaranya, yang duduk di DPR RI. Nama-nama yang telah dipecat tersebut agar segera diajukan penggantinya.
17 kader yang resmi dipecat itu, Ace Hasan Syadzili, Lamhot Sinaga, Melchias Markus Mekeng, Andi Sinulingga, Lawrence Siburian, Agun Gunandjar Sudarsa, Leo Nababan, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Ibnu Munzir, Djasri Marin , Zainudin Amali, Ricky Rahmadi Kusumonegoro, Juslin Nasution, ,Agus Gumiwang, dan Nusron Wahid.
"Memutuskan untuk memecat dari anggota dan mencabut hak kepengurusan periode 2014-2019 dan melakukan pergantian untuk mereka yang menjadi anggota DPR," kata Wakil Pimpinan Sidang Munas, Ula Nukrawati, Rabu (3/12).
Mereka dipecat karena terlibat dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar. Walau demikian, kabarnya Munas tandingan pada Januari 2015 tetap akan dilaksanakan.
