Agun Gunandjar : Saya Menolak Keputusan Munas Golkar

Aang SunadjiAang Sunadji - Kamis, 04 Desember 2014
Agun Gunandjar : Saya Menolak Keputusan Munas Golkar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik- Agun Gunandjar Sudarsa, Politisi senior Partai Golkar tidak terima dengan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) partai Golkar ke-9 di Bali yang memecat dirinya dan belasan kader beringin lainnya. 

Menurutnya, pelaksanaan Munas di Bali tidak sah dan melanggar AD/ART partai. Ia menegaskan, bahwa pemecatan dirinya tidak sah, ilegal dan melanggar hukum. 

"Karena sejak awal kami menyatakan bahwa Munas ke-9 di Bali itu Munas yang tidak sah, Munas yang melanggar AD/ART. Pemecatan yang dilakukan semakin menguatkan tekad dan semangat kami, bahwa penyelamatan partai adalah sesuatu yang niscaya dilakukan," kata Agun saat dihubungi via BlackBerry Messenger, Jakarta, Kamis (4/12). 

Anggota Komisi II DPR RI tersebut menambahkan, pihaknya bersama dengan rekan satu partai yang dipecat akan terus berjuang menyelamatkan partai dari oligarki, atas tindakan yang ‘seenaknya’ oleh pihak-pihak tertentu. 

"Untuk itu Munas konstitusional sesuai AD/ART, kami merencanakannya di tahun depan. Dalam rangka penyelamatan dan kejayaan partai Golkar," kata Agun.  

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Munas ke-9 Partai Golkar di Nusa Dua Bali, memutuskan untuk memecat 17 orang anggota. Diantaranya, yang duduk di DPR RI. Nama-nama yang telah dipecat tersebut agar segera diajukan penggantinya.

17 kader yang resmi dipecat itu, Ace Hasan Syadzili, Lamhot Sinaga, Melchias Markus Mekeng, Andi Sinulingga, Lawrence Siburian, Agun Gunandjar Sudarsa, Leo Nababan, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Ibnu Munzir, Djasri Marin , Zainudin Amali, Ricky Rahmadi Kusumonegoro, Juslin Nasution, ,Agus Gumiwang, dan Nusron Wahid.

"Memutuskan untuk memecat dari anggota dan mencabut hak kepengurusan periode 2014-2019 dan melakukan pergantian untuk mereka yang menjadi anggota DPR," kata Wakil Pimpinan Sidang Munas, Ula Nukrawati, Rabu (3/12).

Mereka dipecat karena terlibat dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar. Walau demikian, kabarnya Munas tandingan pada Januari 2015 tetap akan dilaksanakan.

#Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Aang Sunadji

Coffee is a life
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Jokowi mengungkap isi pertemuan dua jam dengan Prabowo di Kertanegara. Mereka membahas sepak bola, ekonomi, politik, hingga isu Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Berita Foto
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP - GPI) Khoirul Amin menyampaikan pernyataan sikap dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (25l6/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Olahraga
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Hukuman masa lalu tersebut jatuh setelah sejumlah pemain berpose menggunakan spanduk politik serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Bagikan