Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana

Presiden RI, Prabowo Subianto, saat bersama Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (24/12). Foto: Dok. Kejaksaan Agung

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, uang negara yang berhasil diselamatkan Kejaksaan Agung dari penyalahgunaan kawasan hutan dan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar Rp 6,6 triliun bukan angka yang kecil dan bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih bermanfaat.

Contohnya, membangun 100 ribu unit hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.

“Rp 6 triliun saja dapat digunakan untuk memperbaiki 6.000 sekolah atau membangun 100.000 rumah hunian tetap. Sementara kebutuhan akibat bencana mendekati 200.000 unit,” kata Prabowo dalam jumpa pers bersama Jaksa Agung, ST Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12).

Uang sitaan senilai Rp 6,6 triliun itu secara rinci berasal dari penagihan denda administratif terhadap 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang sebesar Rp 2,3 triliun, serta penindakan kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan impor gula sebesar Rp 4,2 triliun.

Baca juga:

Ustaz Derry Senang Founder JHL Group Bakal Bangun 100 Rumah Bagi Korban Bencana Sumatera, Alhamdulillah

Prabowo pun mengapresiasi kerja keras Satgas PKH demi menyelamatkan keuangan negara. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada kementerian, lembaga, serta seluruh pihak yang mendukung kinerja Satgas PKH.

Ia juga menegaskan, sejak dilantik pada 20 Oktober tahun lalu, dia bertekad memerangi korupsi dan menutup seluruh kebocoran yang merugikan keuangan negara.

Presiden mengibaratkan negara sebagai tubuh, sementara kekayaan negara adalah darah yang mengalir di dalamnya.

“Jika setiap hari bocor karena korupsi, penyelundupan, laporan palsu, dan suap, maka negara akan runtuh. Saya dipilih dan dilantik oleh rakyat Indonesia, dan saya siap mengorbankan segalanya demi rakyat Indonesia. Bagi saya, itu adalah kehormatan,” tegas Prabowo.

Baca juga:

Pemprov DKI Berangkatkan 27 Ton Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera, Hasil Kolaborasi OPZ dengan IPCN

Dia pun pada tahun-tahun mendatang Satgas PKH dapat mengambil langkah-langkah yang lebih berani dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Prabowo meminta agar Satgas PKH jangan ragu dan pandang bulu dalam bekerja.

“Walaupun perjalanan masih berat, saya yakin pada tahun 2026 kita akan mengambil langkah-langkah yang lebih berani lagi. Kita tidak akan berhenti. Saudara-saudara adalah pendekar-pendekar sejati, patriot-patriot sejati. Persatuan dan kerja sama antara Kejaksaan, Polri, TNI, dan kementerian adalah kekuatan bangsa ini,” pungkasnya. (Pon)

#Kejaksaan Agung #Prabowo Subianto #Uang Negara #Korban Banjir #Rumah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Truk Tabrak JPO Tendean Bawa Alat Berat dari Summarecon ke Kejagung, Sopir Belum Kenal Jalan
Truk pengangkut crane dengan alamat tujuan Kejagung nyangkut di JPO Tendean, Jakarta Selatan. Sopir mengaku baru pertama kali lewat jalur tersebut dan tidak menemukan portal pembatas tinggi kendaraan
Wisnu Cipto - Selasa, 14 Juli 2026
Truk Tabrak JPO Tendean Bawa Alat Berat dari Summarecon ke Kejagung, Sopir Belum Kenal Jalan
Indonesia
KPK Belum Terima Permintaan Supervisi Kasus Eks Jampidsus dari Kejagung
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya masih memastikan apakah Kejagung telah menyampaikan permohonan supervisi setelah perkara tersebut dilimpahkan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.
Frengky Aruan - Selasa, 14 Juli 2026
KPK Belum Terima Permintaan Supervisi Kasus Eks Jampidsus dari Kejagung
Indonesia
Kejagung Instruksikan Kejati Hentikan Pendataan Program MBG, Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Kejaksaan Agung menginstruksikan seluruh Kejati menghentikan pengumpulan data Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Kejagung Instruksikan Kejati Hentikan Pendataan Program MBG, Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Indonesia
Kejagung Bantah Isu Tersangka Eks Jampidsus Febrie Umrah, Jamin Posisi Masih di Indonesia
Kejagung membantah isu eks Jampidsus Febrie Adriansyah umrah setelah ditetapkan tersangka.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Juli 2026
Kejagung Bantah Isu Tersangka Eks Jampidsus Febrie Umrah, Jamin Posisi Masih di Indonesia
Indonesia
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
KPK buka suara soal usulan Mahfud MD ambil alih kasus Febrie Adriansyah. KPK masih memantau penyidikan.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
Indonesia
Diduga Pergi Umrah, Komisi III DPR Minta Kejagung Ungkap Keberadaan Febrie Adriansyah
Febrie Adriansyah diduga pergi umrah setelah ditetapkan sebagai tersangka. Komisi III DPR meminta Kejagung transparan.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
Diduga Pergi Umrah, Komisi III DPR Minta Kejagung Ungkap Keberadaan Febrie Adriansyah
Indonesia
Bicara di DPR, Ibu Santri Tewas Dibakar Hidup-Hidup di Ponpes Ketuk Pintu Hati Prabowo
Ibu santri korban pembakaran di Ponpes NTB menyampaikan surat haru ke Presiden Prabowo Subianto dalam RDPU DPR.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Juli 2026
Bicara di DPR, Ibu Santri Tewas Dibakar Hidup-Hidup di Ponpes Ketuk Pintu Hati Prabowo
Indonesia
Komisi III DPR Minta Kasus Febrie Adriansyah Ditangani KPK, Hindari Konflik Kepentingan
Benny K Harman meminta penanganan kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah diserahkan kepada KPK agar lebih objektif dan terhindar dari potensi konflik kepentingan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Minta Kasus Febrie Adriansyah Ditangani KPK, Hindari Konflik Kepentingan
Indonesia
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Aada produk hukum yang baik dan ada pula yang buruk, bergantung pada apakah proses pembentukannya mengikuti prinsip-prinsip pembentukan hukum yang benar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Indonesia
Mensesneg Sebut Pengunduran Diri Febrie Adriansyah dari Jampidsus tak Pakai Keppres
Mensesneg, Prasetyo Hadi menegaskan, pengunduran diri Febrie Adriansyah dari Jampidsus merupakan sukarela.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
Mensesneg Sebut Pengunduran Diri Febrie Adriansyah dari Jampidsus tak Pakai Keppres
Bagikan