3 Fokus Kebijakan Pemerintah Atasi Krisis Pangan Jelang Puasa dan Lebaran

Minggu, 20 Maret 2022 - Andika Pratama

MerahPutih.com - Saat ini Indonesia tengah mengalami krisis sejumlah bahan pangan. Untuk mengatasi itu, pemerintah merumuskan kebijakan dengan berfokus pada 3 aspek ketahanan pangan yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Dalam aspek ketersediaan pangan, penyediaan sarana dan prasarana produksi serta akses pasar dan kelancaran distribusi menjadi fokus utama pemerintah.

Baca Juga

Mendagri Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Becus Kendalikan Ketersediaan Pangan

"Monitoring daerah surplus dan defisit pangan terus dilakukan agar pemerintah dapat merespon dengan cepat apabila ditemukan daerah yang mengalami defisit pangan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Minggu (20/3).

Lalu, kata Airlangga, BUMN di bidang perhubungan dan transportasi, khususnya yang masuk dalam jaringan tol laut, akan dioptimalkan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan ke berbagai daerah.

Pedagang menjual minyak goreng dalam kemasan di salah satu kios di Pasar PSPT Tebet, Jakarta, Rabu (16/2/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Pedagang menjual minyak goreng dalam kemasan di salah satu kios di Pasar PSPT Tebet, Jakarta, Rabu (16/2/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Terkait dengan komoditas minyak goreng, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait harga jual di tingkat konsumen, yakni sesuai harga keekonomian untuk Minyak Goreng Sawit (MGS) kemasan di pasar modern ataupun dengan harga Rp 14.000,00 persen liter untuk MGS curah di pasar tradisional.

Selain memberikan subsidi dalam penyediaan MGS curah, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan produsen guna menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar.

Baca Juga

Perintah Kapolri: Minyak Goreng Harus Ada di Lapangan

Untuk komoditas kedelai, pemerintah telah menugaskan Perum BULOG untuk pelaksanaan program bantuan pembelian kedelai kepada pengrajin tahu dan tempe, sehingga diharapkan tahu dan tempe dapat tetap dinikmati oleh masyarakat sebagai alternatif sumber protein.

"Terhadap komoditas kedelai juga akan diberikan subsidi, sehingga harga jual bisa di-maintain di kisaran Rp 11.000,00 per kg," urainya.

Untuk komoditas daging sapi, pemerintah telah mendorong industri maupun Perum BULOG untuk mempercepat penyediaan daging sapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalani bulan puasa dan perayaan Idulfitri.

Lanjut Airlangga, pemerintah juga menyiapkan daging kerbau sebagai penyangga ketersediaan kebutuhan protein hewani, juga alternatif protein lain melalui daging ikan ataupun ayam.

Dalam rangka peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat, Pemerintah terus mendorong upaya diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan keanekaragaman pangan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

“Pemerintah terus berkomitmen tinggi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, khususnya dalam memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri 1443 H. Kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan agar pangan tersedia di masyarakat,” pungkas Menko Airlangga. (Asp)

Baca Juga

Oposisi Akui Kesuksesan Kartel Pangan Mainkan Drama Minyak Goreng Langka

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan