Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 17 Juni 2026
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya

Presiden RI, Prabowo Subianto, mencoba menu MBG ketika meninjau pelaksanaan program prioritas tersebut di SMPN 111 Jakarta, Selasa (2/6/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari mengatakan, bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, akan tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena merupakan mandat langsung dari rakyat.

Ia menjelaskan, bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dua tahun silam, Prabowo telah memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat.

Sementara di dalamnya, terdapat sejumlah program prioritas, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga:

Pemerintah Siapkan Kelas Dapur MBG, Insentif SPPG Bakal Dibedakan sesuai Kinerja

Pada akhirnya, Prabowo memenangkan pemilihan presiden secara demokratis. Menurut Qodari, hal tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memberikan mandat kepada Prabowo untuk menunaikan program-program yang telah dijanjikan, termasuk MBG.

Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan.

jelas Qodari

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa program MBG didasarkan pada tujuan yang mulia. Kebijakan tersebut hadir sebagai solusi atas persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia, yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang mereka.

Baca juga:

Setop Tambah SPPG, Pemerintah Fokus ke Kualitas ketimbang Kuantitas MBG

Bakom Akui MBG Hadapi Berbagai Tantangan

Qodari mengakui, bahwa pelaksanaan program MBG menghadapi berbagai tantangan. Namun menurutnya, tantangan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan implementasi program mengingat pentingnya manfaat yang diberikan bagi masyarakat.

Jadi, Qodari menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat agar implementasi program dapat berjalan lebih baik.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.

"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," jelasnya.

Baca juga:

BGN Bantah Tuduhan Keuntungan MBG Mengalir ke Prabowo, Masyarakat Diminta Jangan Percaya

Tak hanya MBG, Qodari mengatakan bahwa berbagai program kerja Prabowo juga dirancang sebagai solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Ia pun mencontohkan langkah pemerintah untuk menghentikan praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam strategis dan meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme ekspor satu pintu.

Pemerintah Bakal Perluas Akses Pendidikan Lewat Sekolah Rakyat

Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan melalui program Sekolah Rakyat (SR).

Menurutnya, berbagai kebijakan yang dijalankan Prabowo merupakan bagian dari strategi besar transformasi bangsa sekaligus upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Lalu, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menuntaskan program-program tersebut selama masa jabatannya.

"Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan," pungkasnya. (Pon)

#Makan Bergizi Gratis #Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
108 Siswa SDII Al Abidin Solo Keracunan, Dinkes Uji Sampel Makanan MBG
Siswa SDII Al Abidin Solo diduga keracunan MBG. Kini, Dinkes Solo masih menunggu hasil uji lab sampel makanan.
Soffi Amira - 54 menit lalu
108 Siswa SDII Al Abidin Solo Keracunan, Dinkes Uji Sampel Makanan MBG
Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Putusan MK yang mengamanatkan pendanaan MBG tidak diambil dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Indonesia
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Menegaskan pembiayaan program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Qodari Tanggapi Survei Kepuasan Publik terhadap Prabowo, Minta Indikator Lebih Detail
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menanggapi survei SMRC terkait kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Qodari Tanggapi Survei Kepuasan Publik terhadap Prabowo, Minta Indikator Lebih Detail
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Istana menegaskan kerja Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan survei.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Bagikan