3 Fokus Kebijakan Pemerintah Atasi Krisis Pangan Jelang Puasa dan Lebaran

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 20 Maret 2022
3 Fokus Kebijakan Pemerintah Atasi Krisis Pangan Jelang Puasa dan Lebaran

Stok minyak goreng yang kini telah banyak tersedia di sejumlah ritel Kota Makassar, Sulsel. ANTARA Foto/Nur Suhra Wardyah

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Saat ini Indonesia tengah mengalami krisis sejumlah bahan pangan. Untuk mengatasi itu, pemerintah merumuskan kebijakan dengan berfokus pada 3 aspek ketahanan pangan yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Dalam aspek ketersediaan pangan, penyediaan sarana dan prasarana produksi serta akses pasar dan kelancaran distribusi menjadi fokus utama pemerintah.

Baca Juga

Mendagri Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Becus Kendalikan Ketersediaan Pangan

"Monitoring daerah surplus dan defisit pangan terus dilakukan agar pemerintah dapat merespon dengan cepat apabila ditemukan daerah yang mengalami defisit pangan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Minggu (20/3).

Lalu, kata Airlangga, BUMN di bidang perhubungan dan transportasi, khususnya yang masuk dalam jaringan tol laut, akan dioptimalkan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan ke berbagai daerah.

Pedagang menjual minyak goreng dalam kemasan di salah satu kios di Pasar PSPT Tebet, Jakarta, Rabu (16/2/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Pedagang menjual minyak goreng dalam kemasan di salah satu kios di Pasar PSPT Tebet, Jakarta, Rabu (16/2/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Terkait dengan komoditas minyak goreng, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait harga jual di tingkat konsumen, yakni sesuai harga keekonomian untuk Minyak Goreng Sawit (MGS) kemasan di pasar modern ataupun dengan harga Rp 14.000,00 persen liter untuk MGS curah di pasar tradisional.

Selain memberikan subsidi dalam penyediaan MGS curah, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan produsen guna menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar.

Baca Juga

Perintah Kapolri: Minyak Goreng Harus Ada di Lapangan

Untuk komoditas kedelai, pemerintah telah menugaskan Perum BULOG untuk pelaksanaan program bantuan pembelian kedelai kepada pengrajin tahu dan tempe, sehingga diharapkan tahu dan tempe dapat tetap dinikmati oleh masyarakat sebagai alternatif sumber protein.

"Terhadap komoditas kedelai juga akan diberikan subsidi, sehingga harga jual bisa di-maintain di kisaran Rp 11.000,00 per kg," urainya.

Untuk komoditas daging sapi, pemerintah telah mendorong industri maupun Perum BULOG untuk mempercepat penyediaan daging sapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalani bulan puasa dan perayaan Idulfitri.

Lanjut Airlangga, pemerintah juga menyiapkan daging kerbau sebagai penyangga ketersediaan kebutuhan protein hewani, juga alternatif protein lain melalui daging ikan ataupun ayam.

Dalam rangka peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat, Pemerintah terus mendorong upaya diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan keanekaragaman pangan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

“Pemerintah terus berkomitmen tinggi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, khususnya dalam memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri 1443 H. Kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan agar pangan tersedia di masyarakat,” pungkas Menko Airlangga. (Asp)

Baca Juga

Oposisi Akui Kesuksesan Kartel Pangan Mainkan Drama Minyak Goreng Langka

#Minyak Goreng #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Indonesia
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Rencana pemerintah untuk membagikan saldo awal gratis dalam program pembukaan rekening bank massal bagi masyarakat Indonesia mendadak jadi perbincangan hangat.
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Indonesia
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Rencana pembukaan rekening, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Indonesia
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi penting agar peningkatan kapasitas SDM berjalan seiring dengan transformasi industri.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Indonesia
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan di wilayah Kalimantan, sekaligus menambah sumber air melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Agustus 2026
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Bagikan