10 Juta Pengendara Ditilang dalam Sebulan, Pengamat Minta Polisi Tak Hanya Fokus ke Penindakan

Minggu, 07 Juli 2024 - Soffi Amira

MerahPutih.com - Tingginya angka tilang kendaraan akibat melanggar aturan lalu lintas, menuai sorotan. Indonesia Traffic Watch (ITW) meminta agar Polisi tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.

“Tetapi juga harus berupaya maksimal untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat,” kata Presidum ITW, Edison Siahaan di Jakarta, Minggu (7/7).

Menurut Edison, dari data Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, jumlah pelanggar yang berhasil dipantau lewat kamera ETLE di Jakarta mencapai 10 juta pengendara per bulan.

“Ini sangat memprihatinkan. Sekaligus bukti bahwa kesadaran tertib berlalu lintas masih rendah,” jelas Edison yang juga pengamat transportasi ini.

Baca juga:

Jutaan Pengendara Kena Tilang E-TLE, Mayoritas Tak Pakai Helm dan Sabuk Pengaman

Presidum ITW, Edison Siahaan. Foto: Dok/ITW
Presidum ITW, Edison Siahaan. Foto: Dok/ITW
>Ia menilai, 10 juta jumlah pengendara dari berbagai jenis pelanggaran dimulai dari melawan arus, melanggar rambu, tidak menggunakan helm, sabuk pengaman dan lainnya merupakan potret nyata, bahwa kesadaran tertib berlalu lintas masih sangat rendah.

Lalu, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas masih belum bertumbuh dengan baik. Ia juga mengingatkan, bahwa maraknya penindakan belum memberikan dampak signifikan terhadap upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas.

”Harusnya, segera dievaluasi apabila kebijakan dan upaya yang telah lama dilakukan, tetapi kurang memberikan dampak untuk mewujudkan keselamatam dan ketertiban lalu lintas,” jelas Edison.

Edison menambahkan, seolah muncul kesan, penindakan hanya untuk mengisi pundi-pundi pendapatan negara dan bukan pajak (PNBP) dari sektor denda tilang.

Baca juga:

Penerapan Sistem Tilang Poin dengan Teknologi ETLE Face Recognition

“Semestinya semangat penindakan harus setara dengan upaya meningkatkan kesadaran tertib dan keselamatan berlalu lintas,” ungkap Edison.

ITW pun menyarankan agar sosialisasi dan kampanye tertib dan keselamatan berlalu lintas harus lebih masif. Namun, juga melibatkan masyarakat secara langsung, bukan hanya sebagai penonton.

Upaya diawali dari komunitas masyarakat yang terkecil hingga kelompok dan organisasi dari desa sampai ke tingkat Pusat.

“Bahkan sudah waktunya, tertib dan keselamatan berlalu lintas menjadi mata pelajaran di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah,” tutup Edison. (knu)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan