Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar unjuk rasa lagi di sekitaran Gedung DPR/MPR dan kantor KPU RI, Jumat (23/8).

BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir atau angin kencang selama 23-28 Agustus 2024.

Aksi demi menentang revisi UU Pilkada bukan sekadar protes biasa.

Bawaslu mengingatkan panitia pengawas di level kecamatan (Panwascam) bekerja keras melakukan pencegahan terjadinya pencurian atau pergeseran suara.

Aksi ini merupakan reaksi penolakan dari publik lantaran Baleg DPR sepakat membawa Revisi UU Pilkada ke Paripurna

Semoga pesan dari demo ini didengar oleh elit politik

Revisi kilat UU Pilkada menandakan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak lagi memegang supremasi judisial dalam menafsir konstitusi.

Adanya aksi unjuk rasa di seputar gedung DPR/MPR berimbas ke perjalanan kereta api jarak jauh.

Masih banyak korban kekerasan baik kekerasan di dalam hubungan pacaran maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang enggan melapor.

Uniknya, ada tiga nama cawagub yang diusulkan Partai Buruh dan kesemuanya merupakan kader PDIP

Penganiayaan ini berawal saat korban diajak menghadiri wisuda adik tersangka di sebuah hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat

Baleg DPR sepakat menjadikan draf RUU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU

Komnas HAM menyatakan pencatutan KTP Dukungan Paslon Independen Pilkada DKI Dharma-Kun melanggar hak data pribadi dan hak memilih dalam pemilu.

Di depan hakim, Helena Lim selaku terdakwa justru meminta agar persidangan kasusnya langsung dilanjutkan ke tahap pembuktian melalui pemeriksaan saksi

Polisi janji tuntas menuntaskan penyidikan perkara a quo.