Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Adanya aksi unjuk rasa di seputar gedung DPR/MPR hingga kawasan Monas, Jakarta Pusat ikut berimbas ke perjalanan kereta api jarak jauh, Kamis (22/8).
PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan pengaturan pola operasi pada beberapa Kereta Api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir. Untuk kereta api yang tadinya tidak berhenti di Jatinegara, akan diberhentikan di stasiun tersebut.
Langkah ini dilakukan guna menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran Monas dan jalan menuju Stasiun Gambir karena adanya kegiatan unjuk rasa.
"Keberangkatan KA antara pukul 09.00 WIB sampai 17:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta.
Baca juga:
Ixfan menambahkan waktu keberangkatan kereta dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan.
Berikut daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir (KA Genap), dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara, Kamis (22/8) adalah sebagai berikut :
1. Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 08.20 WIB.
2. Argo Cirebon KA 26 Gambir – Cirebon, berangkat 08.30 WIB.
3. Taksaka KA 68 Gambir – Yogyakarta, berangkat 09.20 WIB.
4. Pangandaran Plb 7028A Gambir – Banjar, berangkat 09.30 WIB.
5. Sembrani Plb 62A Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 09.50 WIB.
6. Argo Cheribon KA 22A Gambir – Cirebon, berangkat 10.10 WIB.
7. Manahan KA 80 F Gambir – Solo Balapan, berangkat 10.30 WIB.
8. Argo Merbabu KA 20F Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat 14.20 WIB.
9. KA 58 Brawijaya, berangkat dari Gambir berangkat 15.40 WIB.
10. KA 60 KA Bima, berangkat dari Gambir berangkat 17.00 WIB.
“Pengaturan pola operasi khusus tersebut diharapkan penumpang dapat terhindar dari risiko kemacetan yang terjadi akibat pengalihan arus lalu lintas menuju Stasiun Gambir,” jelas Ixfan.
Seperti diketahui, sejumlah elemen melakukan aksi hari ini untuk menolak langkah DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70//PUU-XXII/2024. (knu)
