Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, demo menolak revisi UU Pilkada hari ini dipicu kekhawatiran yang berkembang bahwa kekuasaan politik di Indonesia yang terkait dengan kelompok penguasa sedang berusaha untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Konsolidasi dilakukan melalui cara-cara yang dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.
Achmad menuturkan, demo hari ini adalah bentuk dukungan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap telah berdiri di garis depan untuk melawan upaya-upaya yang mencoba melemahkan hukum dan mengabaikan hak-hak rakyat dalam proses politik.
“Demo ini adalah perlawanan simbolis terhadap apa yang dipandang sebagai ancaman dari dinasti politik yang berusaha memperkuat cengkeramannya di ranah kekuasaan," kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/8).
Baca juga:
Achmad melihat, makna selanjutnya dari demo hari ini adalah kritik keras terhadap elite politik dan partai-partai yang dianggap telah merusak demokrasi dengan mengubah politik menjadi arena perdagangan kekuasaan.
“Apalagi, partai-partai politik, baik besar maupun kecil, dikritik karena telah menjadi "bunglon" yang berubah-ubah demi keuntungan pribadi atau kelompok,” ungkap Achmad.
Achmad meyakini, aksi yang berlangsung di DPR/MPR dan depan Mahkamah Konstitusi ini menjadi penegasan bahwa rakyat tidak ingin politik hanya menjadi permainan para pimpinan partai yang memperdagangkan suara rakyat untuk kekuasaan.
“Demo hari ini ingin politik yang bersih, jujur, dan benar-benar berpihak pada kepentingan umum, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ungkap Achmad.
Para demonstran tidak hanya menuntut agar MK tetap teguh dalam menjaga supremasi hukum, tetapi juga agar seluruh elemen pemerintah dan partai politik kembali ke jalan yang berpihak pada rakyat.
“Ini adalah ekspresi mendalam dari rakyat Indonesia yang merasa bahwa demokrasi demo hari ini sedang terancam oleh kekuatan politik yang ingin menguasai segalanya,” jelas Achmad.
Achmad berharap agar para elit politik tanah air mau mendengarkan segala aspirasi yang menuntut agar tak ada lagi upaya melenggangkan kekuasaan untuk kepentingan sesaat.
“Semoga pesan dari demo ini didengar oleh elit politik yang berada di puncak kekuasaan, dan semoga demokrasi Indonesia tidak lagi ditipu atau dilanggar oleh kepentingan segelintir orang,” pungkas Achmad.
Baca juga:
Pras PDIP Titip DPRD Baru DKI Tuntaskan 2 Masalah Klasik Jakarta
Sekedar informasi,elemen masyarakat sipil, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga aktivis menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).
Demo ini bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.
Beberapa komedian dan artis bahkan sampai hadir seperti Reza Rahadian, Cing Abdel, Mamat Alkatiri, Abdur Asryad, Bintang Emon, Yuda Keling, hingga Arie Kriting.
