"Iya, betul (soal pencabutan kuasa Bharada E)," ujar Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi, Jumat (12/8).

Bawaslu melibatkan kelompok disabilitas sebagai bagian dari pengawas Pemilu. Bawaslu akan membuat surat edaran terkait pelibatan disabilitas dalam pengawasan pemilu.

Beberapa negara termasuk India, Rusia, dan Venezuela telah melaporkan kasus cacar monyet di mana Vaksin Pfizer-BioNTech belum didistribusikan.

Pada hari ini, Komnas HAM berencana untuk memeriksa Bharada E yang sudah ditetapkan sebagai tersangka perkara kematian Brigadir J.

Presiden Joko Widodo, telah menyampaikan bahwa yang terpenting bukanlah banyaknya produk peraturan, tapi bagaimana memproduksi aturan yang berkualitas.

Ferdy Sambo mengaku dirinya sudah merekayasa skenario dalam pembunuhan berencana anak buahnya tersebut.

Pada hari ini, Jumat (12/8) rencananya ada enam partai politik akan mendaftar.

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan kompilasi video yang memperlihatkan atraksi suku Dayak dan suasana negara Malaysia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi menghentikan seluruh kegiatan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih Polri yang dipimpin Ferdy Sambo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut ada 6 partai politik yang akan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024, pada Jumat (11/8).

Penambahan kasus harian COVID-19 kembali terjadi. Kali ini, kasus positif COVID-19 pada Kamis (11/8) bertambah 5.532 kasus.

Inspektorat Khusus (Itsus) memeriksa 56 personel kepolisian. Mereka diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik dalam mengusut kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte berkomentar pasca penetapan tersangka Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J. Napoleon punya kenangan tersendiri dengan Ferdy yang merupakan juniornya.

Polri akhirnya mengungkap alasan belum disampaikannya ke publik motif penembakan terhadap Brigadir J.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melihat ada hal yang perlu menjadi perhatian di Pemilu 2024. Yaitu politik identitas suku,ras, agama, dan antargolongan (SARA), politik uang dan penyalahgunaan anggaran, pelanggaran netralitas ASN, TNI/Polri dan kepala desa.