Abdul Kadir Karding menyatakan kejadian mati listrik massal yang terjadi di sebagian wilayah Pulau Jawa menunjukkan buruknya manajemen yang dimiliki PT. PLN (Persero).

Gita mengatakan, dirinya pun telah mempunyai sejumlah bukti yang menyatakan bahwa lima anak ini tidak bersalah dan layak dipulangkan.

Nasir mengatakan, sepanjang belum ada aturan resmi, polisi tak bisa melakukan perbuataan apa-apa atau melakukan penindakan.

Menurutnya PLN terlalu fokus terhadap peningkatan suplai listrik yang menjadi salah satu target pemerintah. Namun PLN juga perlu memperhatikan terkait kualitas dan transmisi.

Ia menyatakan jika Ijtima Ulama IV ini merupakan murni keinginan para ulama, habaib dan tokoh 212 untuk membahas persoalan dan kondisi bangsa.

Basarah mengatakan penentuan ketua harian merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri.

Peresmian keseluruhan Stadion Manahan kemungkinan besar pihaknya juga akan mengundang Presiden Jokowi.

Basarah mengungkapkan, tidak satu pun undang-undang yang mengatur soal kelembagaan koalisi dan oposisi.

"Data rumah rusak berat teridentifikasi di wilayah Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat," kata Plh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo

"Tentunya nanti kita lakukan penyelidikan, nanti kita klarifikasi. Pelapornya kita mintai keterangan, saksi-saksi yang lain," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono

"Guncangan gempa bumi terasa dengan intensitas III-IV MMI di Pandeglang dan pesisir selatan Lampung, II-III MMI di Jakarta, Bandung, Depok hingga Yogyakarta," jelas Kristianto.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan peringatan dini tsunami berakhir. Meski demikian menurut dia bukan berakhir dicabut.

Menurut Isnaini dari 65 orang penyelenggara negara, hanya 31 yang tepat waktu melaporkan LHKPN. Sedangkan yang terlambat melaporkan LHKPN sembilan orang dan butuh perbaikan enam orang.

Laode pun meminta petugas untuk segera menyalakan alarm peringatan di Gedung KPK. Menurutnya, saat gempa terjadi, terdapat sekitar 100 pegawai yang masih bekerja di dalam Gedung KPK.

Aksi tersebut sebagai bentuk protes mahasiswa atas tindakan Polres Probolinggo Jawa Timur yang menyita buku tentang DN Aidit, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI)