"Yang namanya Kabinet Kerja mesti diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas untuk menjalankan fungsi-fungsi teknokratis di kementerian, bukan justru orang yang tidak paham apa-apa," ujarnya

Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana dituntut tujuh tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider kurungan tiga bulan penjara

Sehingga, menurut Saut, mustahil Awaluddin selaku Dirut PT Angkasa Pura II yang merupakan induk perusahaan PT Angkasa Pura Propertindo tidak mengetahui hal itu.

"Kita sependapat menghadapi tantangan bangsa Indonesia ke depan. Saya memberi pemikiran- pemikiran di bidang ekonomi," ujar Prabowo.

"Pak Jokowi kan bilang mesti dibicarakan dengan partai politik dulu. Kalau belum dibicarakan ya belum lah," tutur Johnny.

"Pokoknya 22 juta poundsterling itu sudah termasuk biaya penyelenggaraan. Kalau asuransi (sebesar 35 juta euro) itu nanti kita pikirkan kalo bisa kita minta sponsor," jelas Syahrial.

"Saya atas nama diri saya dalam kesempatan yang sudah jadi bukti, saya menyatakan pertama saya mengatakan saya bersalaah kepada seluruh masyarakat Indonesia," kata Umar Kei

Feri mendesak Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti yang tertuang dalam Nawacita.

Kelima tersangka itu yakni Komisaris PT WAE Darwin Maspolim; Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Kanwil Jakarta Khusus, Yul Dirga; Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT. WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Hadi Sutrisno

“Secara etis dan logis semua pendukung Prabowo kemarin dan itu juga harapan semua konstituen tetap menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah," jelas Mardani.

Meski demikian, Anies berharap Pansus segera menunaikan tugasnya untuk menyelesaikan pengganti Sandiaga Uno secepatnya.

"NKRI bersyariat sangat jelas tidak sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia. Jangan beri ruang, ini NKRI dengan ideologi berpancasila," kata Din

Tapi sekarang sudah tidak bisa karena menggunakan sistem presidensial. Pertanyaan kritisnya, kalau memang ada (GBHN), gunanya untuk apa?,” kata Bivitri

“Membuka peran pelaku lain yang lebih besar, dan mengembalikan aset yang terkait,” terang Febri.

Harlem mengaku, telah melayangkan teguran langsung kepada pemilik mobil dan pengurus partai PSI agar tidak lagi memarkir mobil di trotoar lagi.