Eddy Flo
MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diwanti-wanti untuk mengedepankan integritas dan loyalitas dalam memilih menteri kabinetnya. Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch Donal Fariz, para pembantu presiden sebaiknya bukanlah sosok punya persoalan hukum di masa lalu.
Lebih lanjut, Donal Fariz mengingatkan Presiden Jokowi agar menghindari figur calon menteri yang memiliki loyalitas ganda dan cacat hukum.
Baca Juga: Nasdem ke Parpol Non Koalisi: Jangan Harap Dapat Jatah Jabatan Menteri
Selain integritas, indikator lain yang perlu diperhatikan Jokowi adalah kapasitas. Jokowi harus memilih menteri yang benar-benar paham akan pekerjaannya di kementerian.
"Yang namanya Kabinet Kerja mesti diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas untuk menjalankan fungsi-fungsi teknokratis di kementerian, bukan justru orang yang tidak paham apa-apa," ujarnya kepada wartawan di kantor ICW, Jakrta Selatan, Kamis (15/8).
Jokowi harus memastikan menteri yang dipilih tidak menggadaikan kesetiaannya demi menghadapi Pemilu 2024.
Sebab, menurut Donal, menteri sekarang cenderung tak loyal.
"Apalagi kemudian di periode kedua, saat sejumlah pimpinan partai sudah melirik 2024, jadi ini ironis. Pak Jokowi belum dilantik saja menteri-menteri dan pimpinan partai sudah melirik 2024, berbagai macam manuver, manuver Gondangdia dan manuver Teuku Umar kemarin," imbuhnya.
Donal Fariz juga meminta, Jokowi tak menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) yang tidak memiliki latar belakang politik atau non-parpol.
"Berangkat dari sikap Pak Jokowi yang akan memilih Jaksa Agung non-parpol, maka ICW berharap ada konsistensi untuk menunjuk juga menteri Menkopolhukam dan Menkumham yang non-parpol," ujar Donal.
Saat ini, Menkopolhukam dijabat Wiranto yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.
Baca Juga: Fadli Zon Sarankan Jokowi Tidak Terbebani Kader Partai Politik Saat Pilih Menteri
Sementara itu, Menkumham dijabat Yasona Laoly yang merupakan Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan PDI Perjuangan.
Menurut Donal, kedua sektor menteri tersebut rawan disusupi kepentingan politik. Sebab, lima tahun belakangan ini penegakkan hukum masih bias lantaranya adanya intervensi politik.
"Kalau Jaksa Agung sudah non-parpol, maka di Menkopolhukam dan Menkumham juga jangan dari parpol juga di bidang penegakkan hukum dan politik," tutupnya.(Knu)
Baca Juga: Jokowi Buka-bukaan Calon Menteri di Kabinet Kerja Jilid II
