"KPK lakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait pengurusan impor bawang putih dan barang bukti elektronik," ujar Febri.

Azas Tigor Nainggolan mengatakan, masyarakat baru beberapa hari ini sudah merasakan bahwa perluasan ganjil genap ini memberi efek negatif bagi kegiatan bertransportasi masyarakat. Ringkasnya, kebijakant tersebut bukannya membantu malah lebih banyak mudaratnya.

"Besok kita akan gladi. Nanti ada beberapa orang yang gladi. Termasuk paskibra dan teman-teman SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan apel itu," kata Kepala Biro Kepala Daerah dan Luar Negeri (KDH dan Kerjasama Luar Negeri) DKI Jakarta, Muhammad Mawardi

"Penyidik mendalami keterangan saksi untuk mendetailkan proses pengadaan pekerjaan Baggage Handling System di enam bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II," kata Febri

Mahfud pun menyampaikan bahwa kelompok berpaham radikal dan anti Pancasila itu akan terus berupaya menggelontorkan narasi-narasi yang sejenis untuk mengganggu kesatuan Indonesia dan melemahkan Pancasila

Sedianya Jazilul akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, lokasi ibu kota negara akan segera diumumkan Presiden Jokowi beberapa hari ke depan. Kemungkinan besar,

“Iya harusnya Gubernur Anies Baswedan mencari kebijakan yang populis dalam mengatasi kemacetan dan polusi udara di Jakarta tanpa harus mengorbankan masyarakat kecil.

Fadli menilai menteri yang yang ditunjuk dari kalangan partai politik nantinya hanya akan merepotkan kabinet serta mengganggu kinerja Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya

"Karena itu kita selenggarakan upacara bendera di tempat itu (Pulau Reklamasi, red) menandai itu bahwa tanah di bawah kibaran merah putih," tegas Anies.

"Itu adalah hal yang wajar dalam demokrasi tentu time-table tergantung dari parpol masing-masing dan kita menghargai di manapun posisi itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (14/8).

"Terdakwa menerima juga uang sejumlah Rp300 juta dari Lamidi? Jimat," kata Jaksa KPK, Kiki Ahmad Yani saat membacakan surat dakwaan Bowo Sidik Pangarso

Bayu Dwi Anggono yang juga Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) menyatakan gagasan kembali ke GBHN layak dipertimbangkan sebab sesuai dengan Sistem Presidensial.

"Jadi, kita keluarkan biaya tapi akan dapat Rp1,2 triliun. Itu baru prediksi konservatif. Apalagi, kalau asumsi penonton, akan sangat konservatif sekali. Jadi, Insya Allah (pendapatan) bisa lebih besar lagi," tutur Anies.

"Saya ingin meluruskan agar masyarakat tidak terkecoh dengan amandemen terbatas UUD 1945, itu bukan semata-mata usulan PDIP," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8).